Akhir-akhir ini setiap Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disibukkan dengan pengisian penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik via link https://kinerja.bkn.go.id/. Semua tergesa-gesa karena dikejar deadline waktu harus segera rampung terakhir hingga tanggal 15 Januari 2024.

Lalu apa dan bagaimana implementasinya?

Sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja bagi pegawai negeri sipil dan PPPK untuk semua jenjang jabatan.

Tujuan dari implementasi sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja ini adalah untuk menciptakan pengukuran kinerja yang lebih objektif, transparan, dan akurat. Sistem ini juga bertujuan untuk mendorong pegawai agar bekerja dengan lebih efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun implementasi sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja: Pada awal tahun, indikator kinerja yang relevan dan sesuai dengan tugas jabatan masing-masing pegawai ditetapkan. Indikator ini mencakup target-target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun waktu penyelesaian tugas.

2. Monitoring dan Evaluasi: Selama periode penilaian kinerja berjalan, sejumlah alat dan teknologi digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini meliputi penggunaan aplikasi ekinerja, pengisian laporan harian atau mingguan, dan pertemuan evaluasi rutin antara atasan dengan bawahan.

3. Penilaian Kinerja: Pada akhir periode penilaian, hasil monitoring dan evaluasi dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan tingkat kinerja pegawai. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta berbagai faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja, seperti kehadiran, inisiatif, kolaborasi, dan kualitas kerja.

4. Reward dan Sanksi: Berdasarkan hasil penilaian kinerja, pegawai yang mencapai atau melebihi target akan mendapatkan reward atau penghargaan, seperti kenaikan pangkat, bonus kinerja, atau pengakuan lainnya. Di sisi lain, pegawai yang tidak mencapai target atau tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dapat dikenai sanksi, seperti penundaan kenaikan pangkat atau penurunan gaji.

Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, sistem ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang harapan dan standar kinerja bagi setiap pegawai. Hal ini memudahkan pegawai dalam menentukan prioritas tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kedua, sistem ini membantu meningkatkan akuntabilitas pegawai, karena semua pencapaian atau kekurangan dalam kinerja dapat terdokumentasi secara transparan. Pegawai dapat melihat perkembangan kinerja mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk terus meningkatkan kualitas kerja.

Ketiga, implementasi sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja juga dapat membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien. Dengan adanya data kinerja yang akurat, pemerintah dapat melakukan pengembangan kompetensi, penempatan pegawai yang lebih tepat, serta pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan.

Namun, implementasi sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja juga memiliki tantangan. Dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pegawai, manajemen, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sebagai sistem yang berbasis teknologi, diperlukan pula infrastruktur yang memadai, pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan aplikasi ekinerja, serta pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kecurangan atau manipulasi data.

Dalam kesimpulannya, sistem penilaian kinerja berbasis ekinerja pada tahun 2023 memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Melalui langkah-langkah implementasi yang terstruktur, sistem ini diharapkan dapat menciptakan kinerja yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan implementasi sistem ini tergantung pada komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat.