Seperti yang di sampaikan Mendikbud baru-baru ini, bahwa untuk memasuki dunia kerja, atau dunia kompetisi dalam mencari kerja, calon pencari kerja minimal mempunyai 3 kemampuan atau disiplin ilmu yang berbeda. Alasannya cukup masuk akal karena kalau satu kemampuan saja maka bisa dipastikan akan kalah dalam persaingan karena kompetitor sudah memiliki 3 kemampuan bahkan lebih.

Kalau Mendikbud mewajibkan mahasiswa di perguruan tinggi mengambil mata kuliah dengan 3 keahlian yang berbeda, lalu bagaimana dengan siswa SMK ????

Pembelajaran di SMK berbeda dengan pembelajaran dibangku kuliah. Kalau kuliah menggunakan sistem SKS namun di SMK menggunakan sistem paket yang sudah diatur sedemikian rupa agar siswa dapat menempuh masa pendidikan dengan kurikulum yang telah ditentukan.

Kalau sistem SKS mahasiswa bisa nambah mata kuliah lain hanya dengan mengikutinya di jurusan lain seijin pengelola kampus tapi siswa tidak bisa menambah sendiri atau sekolah merubah kurikulum karena setiap kompetensi keahlian khususnya di SMK sudah ditentukan kurikulumnya.

Lalu bagaimana siswa menambah kemampuan lain selain kompetensi yang dimilikinya?

Penambahan kompetensi lain mutlak mutlak diperlukan agar daya saing siswa dalam mencari pekerjaan makin baik. Banyak cara yang bisa dilakukan siswa atau sekolah untuk menambah kemampuan lain salain kompetensi utamanya dengan cara seperti berikut ini ;

Pertama, pembelajaran yang dilakukan dikelas dikemas dan melibatkan kemampuan lain. Kolaborasi pembelajaran dengan penambahan kemampuan lain misal kemampuan public speaking, penggunaan bahasa asing dan teknologi informasi. Ini membutuhkan guru yang kreatif dan multi talenta.

Kedua, Sinkronisasi kurikulum dengan du/di akan melahirkan berbagai ragam informasi kebutuhan du/di akan kompetensi lulusan SMK. Dengan adanya informasi ini sekolah bisa mendorong diadakan tambahan kompetensi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menjadi solusi dalam menambah kompetensi siswa selain ilmu yang menjadi kompetensi utama.

Ketiga, upgrade kurikulum dengan melibatkan stakeholder pendidikan. Cara ini memang menjadi wewenang pemerintah khususnya Mendikbud selaku wakil pemerintah. Evaluasi kurikulum perli dilakukan agar kompetensi yang dimiliki siswa selaraa dengan kebutuhan du/di.

Semoga kedepan terobosan peningkatan mutu pendidikan menjadi skala prioritas pemerintah agar kualitas SDM di negeri kita ini semakin baik dan mampu berkompetisidengan negara lain. Amin.

.