Rapat Kerja (Raker) antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (6/11) menjadi momentum penting bagi perumusan kebijakan pendidikan nasional ke depan. Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Kebudayaan (Menbud), serta para Wakil Menteri dari berbagai kementerian, membahas berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti menegaskan visi Kemendikdasmen yang mengacu pada tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mencerdaskan dan memajukan bangsa. Visi ini juga selaras dengan seringnya Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional. “Visi kami di Kementerian adalah menyediakan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” ujar Abdul Mu'ti.

Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen merinci enam program prioritas yang menjadi fokus utama kebijakan pendidikan di Indonesia:

Penguatan Pendidikan KarakterProgram ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi guru, peningkatan kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru agama, pengangkatan guru BK, serta penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia. Selain itu, Kemendikdasmen juga akan memastikan penyediaan makan siang bergizi bagi siswa guna mendukung tumbuh kembang yang lebih optimal.

Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan PendidikanDalam upaya menciptakan akses pendidikan yang lebih luas, pemerintah mengusulkan program wajib belajar selama 13 tahun. Program ini mencakup afirmasi pendidikan berbasis masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta fasilitasi relawan mengajar untuk meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi semua kalangan.

Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan GuruGuru sebagai garda terdepan dalam pendidikan mendapatkan perhatian khusus melalui program peningkatan kualifikasi minimal ke jenjang Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1). Selain itu, pelatihan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi juga akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah.

Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains TeknologiProgram ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi, serta menanamkan pemahaman sains dan teknologi sejak dini. Selain itu, pengembangan sekolah unggulan dan penguatan pendidikan vokasi serta pelatihan juga akan diperkuat guna menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PendidikanKemendikdasmen menaruh perhatian serius pada kondisi infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia. Renovasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak, pembangunan sarana pendidikan baru, serta penyediaan fasilitas yang lebih memadai menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kenyamanan belajar siswa.

Pembangunan Bahasa dan SastraProgram ini meliputi pemartabatan bahasa nasional, pelindungan bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Mendikdasmen juga menekankan pentingnya literasi sebagai bagian dari budaya membaca dan menulis, yang perlu terus ditingkatkan untuk membentuk generasi yang unggul dalam komunikasi dan berpikir kritis.

Selain merinci enam program prioritas, Abdul Mu'ti juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari orang tua, komunitas, hingga dunia usaha dan industri.

“Menurut UU Sisdiknas, pendidikan dijalankan dengan mengaktifkan seluruh elemen masyarakat melalui keterlibatan dalam penyelenggaraan dan pengawasan kualitas layanan pendidikan, berlandaskan prinsip inovasi, kolaborasi, dan keadilan,” ungkapnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, diharapkan program-program yang telah dirancang dapat berjalan secara optimal dan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Rencana strategis yang telah dipaparkan oleh Mendikdasmen dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun menjadi langkah maju dalam pemerataan akses pendidikan, sementara penyediaan makan siang bergizi di sekolah dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kesehatan siswa.

Selain itu, peningkatan kompetensi guru serta penguatan literasi dan sains diharapkan mampu mencetak generasi muda yang lebih kompetitif di era global. Renovasi infrastruktur sekolah dan perhatian terhadap bahasa serta sastra juga menjadi bukti bahwa Kemendikdasmen berusaha mengakomodasi berbagai aspek pendidikan secara menyeluruh.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana implementasi program ini dapat berjalan sesuai harapan, dengan dukungan penuh dari semua pihak. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang benar-benar membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia.

Jika semua pihak dapat bekerja sama, maka visi mencerdaskan dan memajukan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bukan hanya sekadar wacana, tetapi dapat menjadi kenyataan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.