Ujian Nasional (UN) bak partai final dalam sebuah kejuaraan. Karena dalam kegiatan tersebut dapat menentukan kelulusan atau keberhasilan seorang peserta didik dalam menempuh pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Hal tersebut menimbulkan beban stres pada peserta didik, guru maupun orang tua kerena ujian nasional justru menjadi indikator keberhasilan belajar peserta didik sebagai individu. Selain itu, hasil ujian nasional juga dijadikan patokan keberhasilan suatu daerah dalam menyelanggarakan pendidikan. Ironis memang, kegiatan yang hanya berlangsung beberapa hari tersebut, seolah menjadi hakim dalam menentukan keberhasilan individu atau daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Padahal tujuan ujian adalah untuk melakukan asesmen terhadap sistem pendidikan secara nasional. Namun, ujian nasional selama ini hanya menilai satu aspek yaitu aspek kognitif saja, dimana ujian nasional lebih ke penguasaan materi belum menyentuh karakter peserta didik secara holistik.

Salah satu gebrakan dalam bidang pendidikan Indonesia dipenghujung tahun 2019 adalah penghapusan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Program tersebut merupakan salah satu dari empat program “Merdeka Belajar” yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Adapun sebagai pengganti konsep ujian dalam bentuk pilihan ganda dan essay akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimun peserta didik yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Adapun terkait survei karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila, misalnya penerapan gotong royong dan toleransi oleh peserta didik. Survei karakter tersebut akan dijadikan tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat peserta didik lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas Pancasila.

Pelaksanaan konsep baru ujian tersebut akan dilakukan bagi peserta didik yang berada di tengah jenjang sekolah, yakni kelas 4 jenjang SD, 8 jenjang SMP, dan 11 jenjang SMA/SMK. Mendikbud mengutarakan setidaknya ada dua alasan mengapa pelaksanaan konsep ujian tersebut dilakukan di tengah jenjang. Pertama, jika dilakukan di tengah jenjang akan dapat memberikan waktu untuk sekolah dan guru dalam melakukan perbaikan sebelum peserta didik lulus di jenjang tersebut. Kedua, karena dilaksanakan di tengah jenjang, jadi tidak dapat digunakan sebagai alat seleksi siswa sehingga tidak menimbulkan stres pada peserta didik dan orang tua akibat ujian yang sifatnya formatif.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk terus berinovasi dalam pemenuhan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang diharapkan. Sekolah harus bergerak dan berinovasi dimana selama ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga fokus peserta didik cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Karena tanpa dipungkiri keberhasilan dan kelulusan peserta didik tidak hanya diukur dengan pelabelan angka. Sehingga diharapkan melalui perubahan konsep ujian, sekolah tidak hanya berburu angka kelulusan semata. Namun, peningkatan pengembangan soft skill juga dapat dijadikan tolak ukur pemenuhan kelulusan peserta didik.