Saat ini banyak sekali fenomena tentang pendataan pegawai Non-ASN dengan berbagai kriteria yang disyaratkan untuk menjadi pegawai pemerintah Non-ASN, karena berdasarkan informasi yang dirujuk dari AYOBANDUNG.COM - - Pemerintah telah menargetkan bahwa mulai tahun 2023 sudah tidak ada lagi pegawai selain PNS dan PPPK di instansi pemerintah yang mana hal tersebut berarti tenaga honorer atau pegawai non ASN akan dihapuskan.

Walaupun pemerintah akan melakukan penghapusan honorer atau pegawai non ASN, namun pemerintah tidaklah serta merta menghapus pegawai non ASN begitu saja.

Melalui SE B/15/11/M.SM.01.00/2022, MenPAN RB mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan inventarisasi data para pegawai non ASN dan juga menyampaikan data tersebut kepada BKN sebelum 30 September 2022.

Lewat SE tersebut juga MenPAN RB menginstruksikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikutsertakan pegawai non ASN yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK.

Namun ternyata ada beberapa kategori pegawai non ASN atau honorer yang tidak dapat tercatat dalam pendataan.

Mereka yang tidak masuk pendataan diantaranya adalah petugas kebersihan, pengemudi dan satuan pengamanan.

Hal ini mengacu pada SE B/185/M.SM.02.03/2022 disebutkan bahwa bila instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya tersebut bukanlah merupakan tenaga honorer pada pegawai honorer pada instansi yang bersangkutan.