Pengangkatan  guru jalur P3K sudah dua tahap dilaksanakan. Beberapa permasalahan muncul, akibat pemberlakuan kebijakan tersebut. Diantaranya pertama, formasi yang disetujui tidak sesuai dengan usulan sekolah. Mapel yang sudah ada gurunya, ada jatah formasinya. Sedangkan mapel yang masih perlu tambahan guru, malah tidak mendapat formasi.

Kedua, guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah, karena tidak lulus tes akhirnya harus tergeser oleh orang baru dari luar yang mengisi formasi. Akibatnya disatu sisi formasi terisi, bahkan double karena ada guru honorer lama dan guru P3K baru dengan mengampu mapel yang sama. Hal ini mungkin diluar perkiraan pembuat kebijakan. Bagi sekolah adalah sebuah dilema dalam memperlakukan guru honorer lama. Apabila lanjut,  dengan terpaksa berbagi jam dengan guru baru, yang sudah tentu sedikit jamnya jika harus linier, paling bisa ditambah dengan jam mapel lain yang tidak linier. Andaikan harus diberhentikan, ya sangat tidak manusiawi. Ibarat pepatah habis manis sepah dibuang. Misalkan disarankan untuk menempuh kuliah lagi dengan mengambil jurusan yang relevan dengan mapel yang masih mungkin diisi, yang bersangkutan harus menambah biaya, meluangkan waktu dan tenaga dan perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan. Itupun belum tentu langsung mengisi formasi mapel lain yang kosong di sekolah dalam waktu dekat. Siapa yang tahu di masa mendatang beda lagi kebijakannya.

Ketiga, guru honorer yang tidak ada formasinya di sekolah tempat dia bekerja, terpaksa mengambil pilihan untuk mengisi formasi di sekolah lain. Padahal dia sangat diperlukan di sekolah asal. Akhirnya di sekolah asal menjadi kosong, karena ditinggalkan oleh guru tersebut. Kalau harus diisi dengan mengangkat guru honorer baru, tentu tidak dibenarkan karena tidak diperbolehkan menambah honorer baru. Semoga kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah bisa benar-benar menjadi solusi bagi semuanya, meskipun kenyataannya masih saja ada pihak yang tidak diuntungkan.