Ada kabar, menteri pendidikan kita menyarankan agar bahasa daerah disederhanakan. Bahasa-bahasa daerah (bahasa ibu) yang penuturnya sedikit --maksudnya bahasa dialek dan subdialek-- dilebur ke dalam bahasa induknya.

Menteri memberi contoh, seorang bupati di Papua yang baru menemui para pendemonya, mengaku tidak tahu apa yang menjadi tuntutan pendemo karena disampaikan dengan bahasa ibu yang tidak dipahami Si Bupati. Masih menurut Menteri, banyak konflik timbul karena kesalahpahaman dalam komunikasi dengan bahasa daerah.

Nah. Jadi, kalau ada pemimpin yang tidak memahami bahasa rakyatnya, mana yang perlu ditinjau kembali: persyaratan untuk menjadi pemimpin ataukah persyaratan untuk menjadi rakyat?

Pertanyaan terakhir: apakah ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi perang seandainya hanya ada satu bahasa di muka bumi ini?

Itu jelas pertanyaan yang terlalu sepele untuk dijawab seorang profesor.*