Dr. H. R. Sumarsono, S. IP, SH, ME

Saya seorang guru di SMA negeri 1 Merangin Jambi, mengajar Sosiologi, pendidikan terakhir saya Doktor Ilmu Pertanian Universitas Andalas, pekerjaan selain jadi ...

Selengkapnya
Navigasi Web

Peranan dan Kebijakan Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan dan Kebijakan Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

0leh

Dr.HR.Sumarsono

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan ini menyebab-kan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai keunggulan komperatif hal itu disebabkan oleh karena:

1. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga perbedaan musim menjadi jelas dan periodenya agak lama.

2. Lokasi Indonesia di khatulistiwa maka tanaman cukup memperoleh sinar matahari untuk keperluan fotosintesisnya.

3. Curah hujan umumnya cukup memadai.

4. Adanya politik pemerintah yang sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian (Soekarwati, 2002).

Dengan memandang pentingnya dan besarnya peranan yang dapat diambil maka pertanian maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut dengan cara:

a. Mengembangkan hasil pertanian.

b. Mengembangkan pangsa pasar dari hasil pertanian.

c. Mengembangkan faktor produksi pertanian.

Peranan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak pada:

1. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar pada penduduk yang semakin meningkat.

2. Meningkatkan permintaan akan produk industri, dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan sektor tersier.

3. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus menerus.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk dimobilisasi pemerintah.

5. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Jhingan, 2000).

Kebijakan Pembangunan Pertanian

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik (Soekarwati, 2002).

Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan Pertanian yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, di samping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana kegiatan pertanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian bertujuan dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah (Tricahyono, 2003).

Kaitan Antara Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah "Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara terus-menerus dalam jangka panjang" (Sukirno, 2002).

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu:

1. Suatu proses yang berarti perubahan secara terus-menerus.

2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.

3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi tersebut dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan mempunyai hubungan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap berikutnya. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Proses pembangunan dapat menjadi wujud yang nyata, haruslah berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga dapat dilihat suatu pembangunan ekonomi kearah positif, akan tetapi dalam prakteknya ada negara yang melihat laju pembangunan ekonominya dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto, jika cara ini digunakan ada beberapa hal yang tidak diperhatikan, misalnya pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, pertambahan penduduk, sehingga oleh para ahli ekonomi membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan dalam Produk Domestik Bruto tanpa memperhatikan apakah kenaikan itu lebih besar dari tingkat pertambahan penduduk, atau perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak.

Pembangunan ekonomi berarti kenaikan Produk Domestik Bruto melebihi tingkat pertambahan penduduk menurut Todaro (2000) tujuan pembangunan ekonomi ada 3, yaitu:

1. Menciptakan keadaan yang dapat membantu pertumbuhan harga diri: melalui pembangunan sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengembangkan rasa harga diri dan rasa hormat terhadap kemanusiaan.

2. Mempertinggi tingkat penghidupan bangsa: yaitu tingkat pendapatan dan konsumsi pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya melalui proses pembangunan ekonomi.

3. Mengembangkan kebebasan penduduk untuk memilih: dengan menambah keanekaragaman jenis barang dan jasa yang tersedia.

Melalui proses pembangunan ekonomi dapat mengangkat tingkat penghidupan bangsa dari segala aspek, bukan saja dalam peningkatan pendapatan, tetapi juga rasa harga diri sebagai manusia. Walaupun tingkat pendapatan tinggi tetapi tidak ada rasa aman selalu dihantui perasaan takut, maka tidak dapat dikatakan terjadi pembangunan ekonomi. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah dalam menetapkan formulasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan transformasi ekonomi yang penting, baik dalam institusional maupun masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin.

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Laporkan Penyalahgunaan

Komentar




search

New Post