MELIRIK KUALITAS PENGAWAS SEKOLAH LEWAT RAKER (RAPAT KERJA).

Rapat kerja dalam dalam sebuah organisasi apapun adalah suatu keniscayaan, karena ini merupakan acara yang harus dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan organisasi kedepan. Rapat kerja diilakukan diawal tahun, minimal satu tahun sekali.

Dalam sebuah rapat kerja (raker) suatu organisasi, yang menetukan rapat tersebut berjalan baik dan berkualitas adalah peran ketua. Bila ketua organisasi tidak paham tentang sistematika, serta materi pembahasan dalam sebuah raker, maka dapat dipastikan raker tersebut akan liar dan tidak tercapai apa yang diinginkan.

Raker adalah sebuah forum, dimana semua usulan kerja baik jangka paendek dan jangka panjang diusulkan dan dibahas. Usulan itu tentunya berasal dari anggota atau mewakili anggota, kemudian usulan itu sikemas menjadi program bersama.

Pengawas sekolah memiliki wadah tempat berkumpul, yang dinamai forum Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah, atau disingkat dengan MKPS. Wadah ini bertujuan untuk memudah berkoordinasi dan berkomunikasi diantara sesama pwngawas dalam melaksanakan tugas sehari -hari.

Adapun tugas dan wewenang Ketua MKPS adalah:

1. Melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah.

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.

3. Memberi pertimbangan dalam proses penetapan dan promosi guru dan Kepala Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala.

5. Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Nah, sesungguhnya forum ini sangat strategis, tidak hanya dijadikan sebagai tempat berkoordinasi dan komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai forum rapat kerja untuk menentukan kebijakan kedepan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam raker tahunan, maka ketua MKPS dapat membawa persoalan ini ke forum yang lebih besar yaitu forum selevel propinsi. Atau persoalan tersebut dapat disampaikan kepada Kepala dinas, baik dinas kabupaten (SD dan SMP) maupun dinas propinsi.

Permasalahn selama ini adalah setiap MKPS baik level SD, SMP dan SMA tidak menginvetaris program skala perioritas, ditingakat satuan jenjang masing2. Mereka terpaku dengan Prota dan Prosem, sehingga problema program kepengawasan yang timbul yang sifatnya non teknis selalu terabaikan. Maka kerja pengawas kesehariannya, disamping sangat monoton juga tidak menantang.

Program tahunan (prota) dan program semester (prosem) pun, disusun tidak berdasarkan hasil rapat kerja bersama. Berkat kemajuan teknologi, program tersebut dapat didownload didunia maya. Sehingga bila kita telusuri program kerja kepengawasan itu "serupa2 walau sedkit berbeda".

Disamping itu, program kepengawasan yang "monoton" itupun tak pernah dievaluasi, baik tingakat jenjang satuannya maupun tingakt kabupaten /propinsi. Maka apa yang terjadi, setiap jenjang MKPS tidak tau, mana program yang telah dilaksanakan dan mana program yang belum terlaksana.

Forum yang bisa digunakan oleh pengawas, untuk mengevaluasi semua program yang dibuat adalah lewat rakor (rapat koordinasi). Rakor dapat dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun, tapi forum ini tak dimamfaatkan oleh MKPS.

Yang anehnya, penulis pernah mengikuti sebuah rapat besar pengawas tingkat propinsi, rapat tersebut dinamai raker. Dalam pelaksanaannya, disebut raker juga bukan karena pelaksanaannya sudah diujung tahun. Disebut rakor juga bukan, karena dalam rapat tersebut tidak dibahas evaluasi kesuksesan dan kegagalan program. Dikatakan seminar atau pelatihan juga bukan. Segitulah kualitas pengawas dalam membuat, sebuah acara.

Kadang dimaklumi juga bahwa sebahagian besar pengawas adalah mantan kepala sekolah, yang sudah tua2. Dan mereka tidak berpengalaman dalam berorganisasi, apalagi membuat even / acara besar, sehingga agenda acaranyapun liar kemana - mana,karena ketua/koordinator tidak mampu mengendalikan rapat. Sehingga kalau ditanya apa hasil rapat besar itu, mereka menjawab, ada difleshdisk yang isinyapun tidak karu2an.

Kelemahan ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, terutama bidang yang memakai jasa kerja pengawas. Hal ini hendaknya menjadi perioritas perbaikan, oleh instansi terkait demi kualitas pendidikan Indoneaia kedepan.

Takengon 10/10/2018.