Managemen yang "Carut Marut" dalam pengelolaan pendidikan membuat suasana atau iklim pendidikan di negeri ini panas dingin. Kadang panasnya tinggi, kadang suhunya adem ayem, sehingga membuat suasana ketidakpastian. Disisi lain, masyarakat kita yang "cuek" dengan iklim pendidikan yg sedang berlangsung saat ini membuat suasana tambah ruyam. Mereka memilih pasrah dengan keadaan dan mencari solusi serta jalan keluar dengan cara mereka masing-masing.

Mereka tidak ambil pusing, kenapa sekolah di negeri ini ada berbagai jenis kualitas dan nama atau sebutan. Ada sekolah yang bermutu, ada yg tidak bermutu. Ada sekolah rujukan dan ada sekolah sakit. Ada sekolah favorit dan ada sekolah yang tidak favorit. Ada sekolah model dan ada yg tidak bermodel. Mereka tidak ambil pusing dengan itu semua, bahwa dinegeri ini sudah lama sekolah itu menjadi berkasta - kasta.

Padahal, founding father negara ini tidak pernah merancang pendidikan agar lahir berkasta - kasta. Pendiri negara ini bercita - cita suatu saat nanti, semua anak indonesia mendapat pendidikan yang merata,layak dan bermutu dlm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun apa yang terjadi, sdh 75 tahun Indonesia merdeka, cita - cita itu belum dapat diujudkan oleh penerus pengelola negeri.

"Carut Marut" sistem pendidikan dan jeleknya pengelola managemen pendidikan di negeri ini dari hulu sampai hilir, membuktikan bahwa pemangku dan penanggung jawab pengelola pendidikan tidak pernah serius dalam memperbaiki kualitas pendidikan disemua jenjang. Siapapun yang duduk dipuncak pemerintahan, tidak pernah mampu menyusun "blue print" pendidikan minimal 25 tahun kedepan. Klo mereka saja tidak mampu membuat sebuah perencanaan yang matang dan baik, bagaimana kita berharap kepada kepala sekolah dan guru utk berfikir tentang sekolah yg berkualias.

Maka jangan heran, dalam setiap persoalan pendidikan yang timbul di negeri ini selalu diselesaikan secara parsial dan temporer sesuai dengan masalah yang ada. Ibarat atap rumah bocor, bukan atap rumah yg bocor itu yg diperbaiki dan diganti tapi airnya selalu dilap yang membasahi lantai atau ditampung pakek ember.

Contoh yang terayer adalah masalah Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, krn ada sekolah yg sangat diminati dan ada sekolah yg tidak ada siswanya, maka dibuatlah sistem zonasi. Bukan dicari penyebabnya kenapa itu bisa terjadi, malah kita lebih cendrung menyalahkan "sianu dan siani" , memang persoalan bisa selesai saat itu, tapi tak memberikan jalan keluar utk masa jangka panjang.

Pertanyaannya adalah : apakah pemerintah tidak tau akar masalah ttg carut marutnya pendidikan di negeri ini..?? Jawabannya mereka tau. Apakah pemerintah tidak tau betapa jeleknya managemen sekolah di negeri ini. Jawabannya, mereka tau. Lalu kenapa hal ini dibiarkan terjadi...?? Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak mau mengurus pendidikan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Kecurangan saja bisa dilakukan secara TSM, masak, memperbaiki sistem pendidikan tidak bisa dilakukan.

Lalu, apakah kualitas pendidikan diserahkan kepada guru..?? Memang ada yang mengatakan bahwa ujung tombak kemajuan sebuah sekolah sitentukan oleh guru. Nah, bila hasilnya jelek atau kualitas tidak sesuai harapan maka mereka bisa dgn mudah menyalahkan guru. Bapak tidak mau disalahkan, krn di negeri ini ada undang - undang "bapak" tak pernah salah.

Kenapa sekolah kita tidak merata kualitasnya di negeri ini, padahal berbagai upaya sdh dilakukan. Hampir semua sekolah sdh mengisi Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sudah banyak sekolah yang diakredasi, sudah banyak sekolah yang memiliki rapor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Bahkan ada program yang digulirkan berupa Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Internal (SPMI).

Padahal program2 diatas adalah program andalan pemerintah dalam rangka utk mengetahui kendala, kebutuhan dan problema yang dihadapi oleh sekolah agar pemerintah dapat memberikan solusi dan kongklusi terhadap hambatan dan problema yang terjadi disekolah. Namun,apa hasil yang didapat dari program tersebut, kesenjangan antar sekolah tetap terjadi dengan berbagai "varian rasa". Jadi mari dievaluasi semua program diatas, agar dapat ditemukan titik simpul dimana carut marutnya sistem managemen pendidikan kita.

Pak Anies Baswedan, mantan mendikbud, pernah mengatakan bahwa kualitas sebuah sekolah sangat ditentukan oleh seorang kepala sekolah. Penulis sepakat dengan Pak Anies, krn fungsi Kepala di sekolah adalah sebagai manager, dlm rangka memajukan sekolahnya. Namun, perasoalannya adalah sudahkah pemerintah penempatan seorang kepala di sekolah melalui proses seleksi yang benar dan kredibel.

Bila penempatan kepala sekolah hanya didasarkan pendekatan, krn pernah menjadi timses, krn lobi atau krn ahli famili maka sekolah menjadi arena transaksi politik dan transaksi kepentingan. Untuk itu jangan heran bila ada sekolah yang tidak berkembang, hampir bisa dipastikan kepala sekolah hanya menjadikan sekolah sebagai lahan "bisnis" untuk mengamankan posisi tanpa berbenah dan berbuat apa - apa. Untuk itu jauhkan urusan pendidikan dgn urusan politik.

Maka menyongsong era abad 21,mari kita tinggalkan paradigma lama dalam membangun pendidikan di negeri ini. Kalau tdk kita akan terus menjadi bangsa tertinggal dengan keterbelakangan moral dan budaya. Membangun infrstruktur itu penting tapi mengesampingkan pembangunan pendidikan adalah sebuah kekeliruan besar. Sebab, maju mundurnya sebuah negeri tdk semata - mata dilihat dari infrastruktur yg ada, tapi dilihat juga sejauh mana kita mampu membangun pendidikan dan peradaban manusia Indonesia kedepan.

Banda Aceh, 04 Juli 2019.