Drs. Zainuddin, M.Pd

Belum menuliskan informasi profilenya.

Selengkapnya
Navigasi Web

ZONASI, PENYAKIT LAMA YANG KAMBUH LAGI

Penulis sebenarnya sangat menahan diri utk tidak ambil bahagian dan ikut - ikutan menulis tentang sistem zonasi sekolah. Kenapa, karena bagi penulis hal tersebut tidak menarik, walau berita ini sempat viral. Memang, krn sistem zonasi ini diterapkan maka terjadi gejolak dimana - mana, demo wali murid, kritikan dari pengamat dan dicemoohkan oleh kebanyan pelaku pendidikan itu sendiri.

Tidak menarik bagi penulis karena sistem zonasi ini bukan barang baru, tapi barang lama yang berganti kesing. Tahun 90an sistem ini sudah pernah diterapkan dan diberi nama dengan istilah sistem rayon dan terjadi protes juga saat itu, tapi persoalannya tidak selesai juga, dan ternyata "penyakit lama itu" kini kambuh lagi.

Tapi "libido" menulis yang penulis miliki tak terbendung juga, sehingga ikut juga nimbrung di arena zonasi sekolah. Apa hendak dikata, walau tulisan ini tidak berkelas seperti apa yg sdh ditulis oleh banyak ahli dan pengamat pendidikan, minimal bagi penulis dapat melepaskan sedikit gumulan pikiran yang memang sengaja penulis pendam.

Penulis sepakat bahwa seharusnya masalah zonasi tidak timbul atau tidak muncul lagi, bila saja sejak awal pemerintah serius menyemeratakan kualitas sekolah sampai ke pelosok kampung. Namun pemerataan kualitas sekolah itu tidak terjadi, bahkan kini kesenjangan kualitas semakin terasa terutama antara sekolah didesa dan dikota, maka muncullah sekolah unggul dan tidak unggul, sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorot antara sekolah model dan sekolah yang tak bermodel.

Jadi menurut penulis, bila ada pihak yg meminta masyarakat utk menghilangkan anggapan sekolah berkelas dlm pikiran mereka, itu adalah pemaksaan sepihak dlm rangka menutupi kegagalan pemerintah membenahi sekolah di negeri ini. Bagaimana kita menghentikan pemikiran tsb secara tiba2, sementara ada anak yg tdk mendapatkan sekolah yg diinginkan sehingga hrs membakar sertifikat dan piagam yg dimiliki krn gagal masuk sekolah favorite.

Jadi, zonasi ini bukan sebuah solusi walau sekarang dianggap penting untuk di terapkan. Zonasi adalah sikap panik pemerintah terhadap kenyataan ada sekolah yg tdk diminati dan ada sekolah yg berebut sekolah favorit. Spya zonasi tdak mjadi pembunuh keinginan siswa tugas dari pemerintah dari sekarang untuk membuat sekolah semua berkualitas dan favorit. Mulai dari penampilan fisik sekolah, kepala sekolah yg bagus dan guru yang berkualitas.

Sebenarnya, berbagai program sudah disusun dan direncanakan, berbagai strategi sudah diterapakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, namun hasilnya melahirkan sekolah berkasta di negeri ini. Kenapa hal ini bisa terjadi, apakah ini salah merencanakan atau implimentasi peogram yang salah dijalankan. Rasanya "kesalahan" perencanaan dan implimentasi, tak mungkin terjadi krn tim kontrol pemerintah yang ada di kementrian sangat berkualified sebab mereka terdiri dari para ahli yang bertitle doktor dan profesor.

Kalaupun "kesalahan" itu terjadi, maka ini adalah sebuah kekonyolan yg sudah lama terjadi. Berarti selama ini kita hanya mampu membangun argumen dan ide yang brilian dan sangat canggih bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas di negeri ini, namun tak beruwujud, tragisnya setiap persoalan tak pernah ada jalan keluar. Maka, menurut penulis, sudah saatnya Indonesia melakukan "revolusi" dibidang pendidikan. Adakah keberanian kita semua. .. ??

Banda Aceh, 03 Juli 2019

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Laporkan Penyalahgunaan

Komentar

Benar. Saya setuju zonasi diberlakukan, jika semua skolah memiliki standar dan kualitas yang sama (8 SNP, sarpras, gtk dan non gtk). Seperti di negara yang jadi acuan (Jepang).

03 Jul
Balas

Buk Ratih, klo sekolah merata kualitas, orang tidak akan pernah terpikir tentang zonasi

04 Jul



search

New Post