Kebijakan pemberian subsidi kuota paket data pada guru, siswa, mahasiswa dan dosen mengundang pro dan kontra dari masayarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kementrian pendidikan dan kebudayaan akan memberikan bantuan paket data ini kepada para peserta didik guna menunjang pembelajaran daring selama era pandemi covid-19.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud per tanggal 11 September 2020, tercatat jumlah data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. Sementara itu, untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah terdaftar sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen

Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk pemberian kuota internet yang akan disalurkan melalui nomor ponsel yang terdaftar pada Dapodik dan PD-Dikti. Implementasi kebijakan (pemberian kuota internet) ini diharapkan dapat berjalan baik melalui kolaborasi pemerintah dan industri telekomunikasi.

Mayarakat yang pro dengan kebijakan tersebut merasa sangat terbantu untuk mengurangi biaya paket data yang biasanya mereka keluarkan untuk keperluan belajar daring. Walaupun kebijakan ini cukup terlambat, namun setidaknya dengan ketidakpastian kapan pandemi berakhir para peserta diharapkan masih bisa bertahan belajar secara daring. Kebutahan paket data ini sangat bermafaat untuk kebutahan video converence, akses youtube, buku elektronik dan mengerjakan tugas-tugas atau ujian secara daring.

Adapun masarakat yang kontra kebijakan bantuan kuota merasa bahwa bantuan paket data kurang tepat sasaran khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Keterbatasan jenis gawai tidak mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yang membutuhkan jenis HP atau Laptop dengan Ram dan memori yang besar. Mereka berpendapat bahwa satu-satu nya media yang merata hampir di seluruh Indonesia adalah televisi. Alangkah lebih baiknya jumlah dana yang besar tersebut digunakan untuk menayangkan siaran yang bersifat edukatif di seluruh jaringan televisi nasional tidak hanya TVRI.

Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemberian subsidi kuota internet perlu diberikan jalan tengah yang bijaksana. Pemerintah perlu mengawal bahwa nantinya subsidi ini tepat sasaran dan penggunaan. Harapaannya tidak ada lagi keluhan terlambat mengerjakan tugas atau tidak megikuti kelas on line karena belum punya paket data. Bagi para siswa yang sudah mampu dan tidak memerlukan paket data , mungkin alokasi anggarannya bisa dialihkan dalam bentuk HP, Laptop atau tablet bagi siswa yang benar-benar tidak mampu.

Bagi masyarakat yang tingal di wilayah yang jauh dari jangkauan sinyal internet, Kemdikbud perlu merangkul para pemilik media televisi nasional . Banyak daerah di Indonesia yang masih kesulitan mendapat listrik dan sinyal. di Sejumlah kepulauan seperti di wilayah Sumenep-Madura- Jawa Timur aliran listri hanya ada pada waktu-waktu tertentu karena keterbatasan sumber energi listrik.

Di daerah-daerah seperti di atas, televisi adalah hiburan yang cukup mewah. Namun sayangnya akhir-akhir ini konten-konten yang tersaji dirasa kurang mendidik. Nilai-nilai budaya yang disajikan masih sangat "jakarta centris". Sejumlah gimik dipaksakan muncul untuk memenuhi selera pasar. Masyarakat yag apatis dan kurang kritis turut memberi andil kurangnya kreativitas konten industri pertelvisian kita.

Kemdikbud yang juga membawahi kegiatan kebudayaan sangat berkewajiban untuk mengawal siaran pertelevisian nasional sesuai budaya bangsa yang luhur. Tayangan seperti Bocah petualang, Laptop si Unyil, perlu diperbanyak. Pengenalan lagu anak-anak dan lagu-lagu daerah yang mulai "hampir punah" di jagad pertelevisian perlu dibangkitkan kembali.

Pihak televisi sebenarnya sudah terbantu dengan berkembang pesatnya para influecer dan kontent creator di sosial media sepeti youtube dan instaragram. Rangkul anak-anak muda ini mengabdi untuk pendidikan bangsa. KKN mahasiswa bisa diganti dengan membuat konten-konten kraeatif untuk adek-adek nya yang masih pelajar.

Melihat perkembangan pandemi ini, akhirnya subsisi kuota dan perbaikan konten televisi sama-sama dibutuhkan dan diprioritaskan. Harapan besar jika bantuan tersebut teralisasi akan lahir generasi-generasi cerdas digital. Wacana pelaksanaan Hybrid learning pasca pandemi berakhir bisa menjadi alternatif model pendidikan masa depan. Sembari waktu berjalan, semoga fasilitas , sarana dan prasarana pendidkan di Indonesia bisa semakin merata.