Hari ini teman- teman guru memperbincangkan masalah  mutasi yang dilakukan pemerintah daerah pada bulan ini. Ada yang pro dan ada yang kontra.Mau bagaimana lagi.Manusia tidak pernah puas. Manusia masih dominan sifat egonya. Apa benar mutasi tersebut berbasis kebutuhan dan berbasis kinerja?

 Persoalan mutasi sejak otonomi daerah kadang dipengaruhi politik.Sehingga hal itu mempengaruhi kualitas kerja dan ketidaknyamanan seseorang bekerja di lingkungan tersebut.Mutasi sebaiknya dilakukan berdasarkan  kebutuhan dan berbasis kinerja. Di dalam peraturan pemerintah sudah jelas aturan mainnya seseorang dipromosi atau menjalani hukuman karena kinerjanya.Tetapi kadang aturan tersebut belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Saatnya merubah pola pikir. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menghimbau kepada masyarakat untuk  melakukan gerakan revolusi mental.Masyarakat harus memiliki Integritas, kerja keras, dan punya jiwa gotong royong.Perubahan dimulai dari pendidikan itu sendiri. Revolusi mental mengubah cara pandang, cara berpikir, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan bangsa.Sehingga menjadi bangsa yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kemajuan suatu bangsa tergantung kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu lakukan aturan yang sebenarnya dalam pengrekruitan seseorang dengan berbasis kinerja.Manusia yang berkualitas merupakan aset negara yang paling berharga. Yang akan menjalankan pogram pemerintah dengan baik.Menempatkan seseorang sesuai profesinya akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Mutasi bukan sebuah masalah bila dilakukan sesuai aturan.Semoga hal ini menjadi bahan refleksi bagi pemangku kepentingan untuk melakukan mutasi secara arif dan bijaksana sesuai kebutuhan tanpa dimasuki kepentingan politik.