Negara Agraris Apanya...?

Hari ini kita sedang meniti Romadlon di anak tangga ke empat belas, Romadlon yang sudah sampai dipertengahannya ini tidak menyurutkan petani untuk terus menggarap sawahnya, itu terlihat ketika pagi tadi saya melalui area persawahan.

Ada yang sedang memanen padinya, ada pula yang sudah mulai membajak sawahnya pasca panen untuk mulai menanam kembali.

Bisa kita bayangkan betapa haus dan dahaganya mereka harus bekerja ditengah terik matahari seperti saat ini dan dalam kondisi berpuasa pula, sementara harga jual hasil panen juga belum bisa diprediksi nantinya akan seperti apa, salah salah bukan hasil yang dia peroleh malah rugi yang dia rasakan.

Ada apa dengan Negeri yang konon katanya Negara Agraris ini.

Hasil panen mereka seperti padi misalnya, biasanya akan dibeli oleh tengkulak dimana harga juga tergantung dari kesepakatan hasil negosiasi antara petani dengan tengkulak.

Tidak ada keterlibatan pemerintah setempat dalam proses transaksi dengan tengkulak, paling tidak berupa peraturan dari pemerintah terkait harga beli minimal yang diperbolehkan saat tengkulak membeli hasil panen dari petani, namun itupun tidak ada.

Lagi lagi sulit bagi petani untuk mengolah lahannya secara maksimal, jika harga hasil panen mereka tidak ada kepastian.

Begitu juga faktor teknologi mekanisasi pertanian juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir modal yang dikeluarkan untuk pengolahan lahan pertanian.

Alangkah bisa lebih irit jika proses pekerjaan seperti menanam padi, pemupukan, memanen dan mengemas hasil panen semua bisa dilakukan dengan teknologi mekanisasi pertanian.

Paling tidak jika modal awal bisa dikurangi dengan kualitas pengolahan lahan yang sama maka ini akan menjadi tambahan laba bagi petani.

Namun yang terjadi saat ini hanya mesin bajak dan mesin dores yang sudah digunakan petani, sementara menanam, memupuk, memanen dan mengemas mayoritas petani masih melakukan secara manual dengan tenaga manusia.

Bisa dibayangkan berapa orang yang dibutuhkan untuk sekali proses menanam, memupuk, memanen dan mengemas hasil pertanian, padahal semua itu harus dibayar.

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa mesin pertanian, namun pada kenyataannya dalam pendistribusiannya ke bawah bantuan itu mayoritas salah sasaran walau ada beberapa yang tepat sasaran.

Bantuan itu saat turun ke bawah mulai di kait kaitkan dengan politik oleh orang orang pemangku kebijakan dibawah, secara tidak langsung menjadi media kampanye orang orang dibawah, pada ahirnya bukanlah petani yang layak menerima yang menjadi sasarannya namun kantong suara politiklah yang sangat berpotensi mendapatkan bantuan tersebut.