Di Indonesia mengapa kelas komunis justru dikibarkan dalam konteks apresiasi yang sangat besar terhadap gelombang atensitas etnik China dengan propaganda yang terlalu dibesar-besarkan? Ini mungkin karena amandement UU 45 yang multi tafsir, sehingga kita tidak bisa menolak identitas lain di luar multi identitas dalam teori kebangsaan kita, berbeda dengan Jerman, Prancis, Amerika dan negara negara lain di dunia, mereka memiliki nenek moyang yang jelas meski kemudian dalam pertumbuhannya politik migrasi yang pertama kali dimunculkan oleh Machiavelli tidak bisa dipungkiri, berpengaruh kepada kritik identitas kebangsaan. Namun tetap saja orang Jerman akan mengatakan suku asli mereka adalah bangsa Ariya. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian atau bangsa Indian yang berasal dari suku Maya dan Prancis dikenal berasal dari suku Celtic, Liberia, Ligurian dan Yunan. Toh mereka tetap bangsa Prancis dan tidak mencoba mengkait-kaitkan budaya suku Celtic atau bangsa Liberia sebagai entitas yang mempengaruhi mereka dan perlu diperjuangkan peradabannya. Tarik ulur yang terjadi di Indonesia semata-mata politik migrasi yang tidak menemukan bentuknya hingga kini.

Komunis akirnya menemukan isunya di tengah-tengah pengalihan pemahaman yang esensial dalam pengelolaan negara, perhatian ini sama persis dengan masa di mana di Jerman mengalami pilihan pada malam revolusi Borjuis yang dilakukan di bawah kondisi yang lebih maju dari peradaban Eropa. Dengan memilih kelompok proletariat jauh lebih berkembang, dibandingkan dengan Inggris. Indonesia harusnya sudah memilih suasana dan strategi politik nasional di manakah metodology komunisme ini berkembang dalam tatanan penerimaannya pada fase tertentu akan munculnya generate baru berupa pilihan politik kanan yaitu Islam. Dalam penjelasan ini saya hanya ingin menjelaskan pada titik berat prinsip prinsip yang berbeda soal keadilan dan teori. Pada teori politik migrasi yang memunculkan kritik identitas kebangsaan dan lokalitas yang menjadi pemikiran komunisme yang bersifat hipotetik, bukan lagi berpijak pada tataran teori idealisme materialis apalagi historis.

Bagan prinsip-prinsip justice memang tidak lepas dari konsep nilai, teori kebenaran dan nilai moral. Dan apapun perubahan dalam konteks sosial, makna keadilan dan kesetiaan tetap diturunkan dalam proses kebenaran yang dimaknai secara individu. Tidak melibatkan institusi apalagi politik kepentingan yang menjadi pertarungan di tingkat politik kekuasaan. Sampai kapanpun prinsip-prinsip keadilan akan berakar dari sana, mula pertama prinsip dan study pembangunan meletakkan filsafat dasar pengelolaan negara.