Kursus barista merupakan peluang sekaligus tantangan bagi lembaga penyelenggara. Peluangnya adalah pertumbuhan usaha warung kopi (warkop), kedai atau kafe, tentu membutuhkan tenaga barista tidak hanya terampil meracik dan menyajikan kopi, namun memiliki sikap kerja yang baik pula. Sedangkan tantangannya adalah keterampilan barista belum ada SKL (standar kompetensi lulusan). SKL digunakan sebagai acuan dalam menyusun soal uji kompetensi. Peserta didik kursus barista wajib mengikuti uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi (LSK), karena masuk dalam kelompok program PKK.

Lalu siapa yang diberikan kewenangan menyusun SKL Barista?

Oleh pemerintah yakni Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kemdikbud. Namun dalam rubrik akreditasi LKP yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF, ada 4 pilihan SKL yang digunakan LKP: (1) Direktorat Binsuslat, (2) Asosiasi Profesi, (3) DUDI, (4) Standar negara tujuan. Artinya, jika merujuk pada rubrik akreditasi, maka SKL dapat disusun oleh 4 lembaga tersebut, tidak harus dari Direktorat Binsulat.

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan layanan kursus dan pelatihan yang ditujukan kepada pemuda usia produktif dan pengangguran. Diharapkan setelah mengikuti program PKK mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengisi lowongan kerja di dunia usaha dan industri.