Pemilihan kepala daerah atau biasa disingkat Pilkada, ternyata tetap dilaksanakan walaupun masih suasana duka pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan pilkada tentu saja dasarnya, pasti undang-undang. Namun dalam adaptasi karena pandemi Covid-19, banyak hal yang harus disikapi secara bijak oleh semua pihak. Baik itu penyelenggara, balon (bakal calon), maupun masyarakat.

Singkat proses, yang saya tahu, penyelenggara pilkada adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam menjalankan tugasnya, diawasi oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Di awali dengan pengumuman pendaftaran balon, seleksi, hingga balon harus menjalani serangkaian tes, termasuk tes kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk KPU. Kemudian kampanye, masa tenang, dan pemilihan itu sendiri, hingga pengumuman.

Hampir semua proses berisiko terhadap Covid-19.

Katakanlan sebelum mendaftar sebagai balon. Sang balon tentu mendapatkan dukungan atau bantuan dari tim suksesnya. Bukankah ini harus berkumpul untuk berembug? Bagaimana menjaga jaraknya? Kalau cuci tangan dan memakai masker, masih bisa saling mengingatkan. Walau semua kembali pada kesadaran individu untuk terbiasa mematuhi protokol kesehatan.

Nha, yang kemarin terjadi di beberapa kota adalah saat pendaftaran ke kantor KPU. Beberapa balon diarak oleh pendukungnya. Ini sempat membuat beberapa pihak tidak nyaman. Belum pula kampanye, sudah memenuhi jalan dan ikut berjubel di halaman, bahkan kantor KPU. Lagi-lagi bagaimana menjaga jarak? Potensial kerumunan massa tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya aparat kepolisian turun tangan untuk membubarkan massa. Mau protes?

Semarang, 25 September 2020

Salam Sehat, Sukses Mulia

Harini S.

WI BPSDMD Prov. Jateng.