Sudah lebih dari setahun segala administrasi guru SMA dan SMK diambil alih oleh pemerintah propinsi. Banyak suka dan duka yang telah dilalui oleh para guru.

Dari pemberkasan ulang kepegawaian sampai dengan usulan naik pangkat. Dan saya pribadi dari urusan administrasi belum ada keuntungan yang dapat dirasakan

Selain jarak tempuh yang lumayan jauh sekitar 3 jam perjalanan maka membuat urusan kedinasan benar membuat malas. Dan juga merasakan ribetnya administrasi yang dilalui membuat urusan tersebut semakin panjang. Kalau di kabupaten untuk urusan SK kenaikan berkala cukup diurus di dinas pendidikan tapi kalau di provinsi harus sampai ke BKD.

Belum lagi usulan naik pangkat yang aturan di kabupaten berbeda dengan provinsi. Dan apa yang telah ditetapkan oleh kabupaten seakan--akan salah oleh provinsi. Sebagai contoh PAK yang telah dibuat dinas kabupaten harus dilampirkan surat keterangan bermaterai yang ditanda tangani oleh kepala dinas dan pernyataan kolektif bermaterai oleh tim penilai PAK kabupaten.

Yang jelas ini merugikan pihak guru apalagi yang jauh jaraknya hingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih untuk berurusan yang pada akhirnya akan menggangu proses belajar mengajar.

Semoga ke depannya hal ini dapat segera diatasi dan tak membenahi guru.