Keinginan yang saya impikan akhirnya kandas, tepatnya tanggal 25 Oktober 2017, orang nomor satu di Kabupaten Anjuk Ladang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kasubag Administrasi Umum RSUD, dan salah satu Ka. UPTD SMP di Kabupaten Anjuk Ladang kena OTT-KPK berkaitan dengan suap mutasi pegawai , jual beli jabatan dan ijin amdal di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Akhirnya Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) terlaksana juga , karena sebelumnya sudah dua kali KPK gagal meng-ekskusi OTT pejabat tersebut dengan kalah di praperadilan Jakarta Selatan.

Sebagian besar masyarakat di kabupaten Anjuk Ladang bersyukur atas OTT tersebut, salah satunya ditandai dengan aksi cukur gundul di alun-alun depan pendopo kabupaten Anjuk Ladang.

Namun tidak demikian dengan saya . Awalnya saya mengajukan berkas mutasi lewat kepala dinas pendidikan Kabupaten Anjuk Ladang dan diberi isyarat lampu hijau, dengan perjanjian setelah SK mutasi keluar baru bayar upeti.. Hal tersebut sudah menjadi tranding topic di kabupaten Anjuk Ladang. Hampir disemua hal yang berhubungan dengan mutasi pegawai, promosi jabatan semuanya dan hampir pasti dengan biaya yang tinggi.

Dengan OTT-KPK di kabupaten Anjuk Ladang otomatis semua berkas-berkas pengajuan mutasi dan rencana melantik kepala sekolah dan pejabat-pejabat lain batal adanya, tak terkecuali pengajuan mutasi saya. Sebenarnya saya menyadari hal tersebut tidak patut saya lakukan tentang hal suap-menyuap, namun apa boleh dikata, masak saya harus dinas mengajar jauh terus 35 km dari rumah, nanti kan tua di jalan.

Ternyata dibalik kejadian OTT tersebut membawa hikmah bagi saya dan semuanya. Masyarakat Anjuk ladang terutama para pegawai yang tidak pro dengan penguasa akhirnya lega dan bersyukur.Semoga ke depanya mutasi pegawai, promosi jabatan tidak menggunakan upeti lagi.

Karena sebelumnya mereka menjadi bulan-bulanan oleh penguasa raja kecil otoda. Sampai-sampai raja kecil tersebut dijuluki ‘’ Sakti” selalu luput dari jeratan hukum. Semoga dipilbub serentak tahun 2018 nanti bisa mendapatkan pemimpin (bukan penguasa) yang amanah. Bumi Anjuk Ladang yang “jaya” bisa tercapai.

Sejenak kita berpikir apa ya yang menyebabkan di negeri ini banyak kasus OTT-KPK ? Mungkin kita sependapat bahwa salah satunya diawali dengan pemilihan langsung kepala daerah yang nota bene dengan biaya sangat tinggi sampai milyaran rupiah, apalagi biaya tersebut merogoh kocek calon kepala daerah itu sendiri. Yang pada akhirnya akan mencari pengembalian biaya tersebut secara illegal.

Bapak Ridwan Kamil kemarin di acara Talk show di salah satu televisi mengungkapkan biaya pilkada memang cukup tinggi. Untuk biaya pilwali Kota Bandung saja menghabiskan 10 milyaran rupiah, untuk pilgub Jawa Barat diperkirakan beliau menghabiskan anggaran 10 kali lipatnya pilwali Bandung. Namun Bapak Ridwan Kamil menjelaskan bahwa biaya tersebut dihimpun dari masyarakat pendukungnya secara sukarela.

Factor-faktor kultural /atau kebiasaan yang juga berkontribusi terhadap perilaku korupsi. Tradisi memberi hadiah, dan upeti memberi peluang berkembangya perilaku tindak pidana korupsi serta mental “menerobas” (instan) dan perilaku konsumtif.

Lihat saja, contoh para tersangka dan terdakwa di atas yang terkena OTT-KPK adalah kaum elite berdasi, salah satunya mengurusi bidang pendidikan. Mereka umumnya lulusan pendidikan tinggi.. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi, saat ini, bukannya membuat negeri ini semakin maju, tapi justru semakin terbelit dalam lingkaran korupsi. Dengan standar pendidikan yang cukup memadai, mereka bukannya membawa pencerahan kepada masyarakat, malah membawa masyarakat dan bangsa ini ke jurang kehancuran.

Pendidikan di Indonesia memang sering terjebak dalam permainan kekuasaan. Pendidikan yang tadinya netral, tidak memihak, dan objektif, berubah menjadi ajang pertarungan kekuasaan yang penuh intrik, konflik, bahkan seringkali diwarnai kepentingan ideologis yang sempit.

Indonesia, dengan kasus korupsi yang merajalela, juga tengah menempatkan pendidikan sebagai solusi permasalahan bangsa. Pendidikan, utamanya pendidikan karakter, dihadirkan atas dasar kegalauan melihat realitas kehidupan yang terindikasi mengalami degradasi moral, termasuk mental korup yang membudaya di masyarakat. Perang melawan korupsi melalui pendidikan memang bukan satu-satunya cara pencegahan korupsi di Indonesia. Namun kesadaran kolektif masyarakat disadari perlu ditumbuhkan sejak dini.

Ayoo…kita giatkan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan di Indonesia! Mari kita songsong generasi millennia yang bermartabat, generasi emas 2045….Semoga.