Pada hari Jum’at, 20 Januari 2017 waktu setempat Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke 45, Donald Trump, dilantik. Bertempat di Gedung Capitol, Washington DC, Trump mengucapkan sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Trump dari Partai Republik, menggantikan Presiden sebelumnya, Obama dari Partai Demokrat. Meski sebelumnya sempat diwarnai sejumlah demonstrasi penolakan terhadap Trump sebagai Presiden AS, pelantikan pada hari itu berjalan dengan sukses.

Trump yang berasal dari Partai Republik ini, memiliki mahzab politik yang berbeda dengan Obama dari Demokrat. Oleh karena itu ada sejumlah kecemasan dari sejumlah kalangan, termasuk pemerintah Indonesia. Mengapa demikian, karena Amerika Serikat termasuk negara penting bagi Indonesia. Entahlah apa namanya sebutan yang tepat untuk AS di Indonesia, sebagai negara mitra atau sebagai negara penjajah, yang jelas selama ini kerja sama Indonesia AS sudah berlangsung puluhan tahun, sejak lahirnya negeri ini.

Tentu kita tahu perusahaan yang melakukan eksplorasi tambang emas terbesar di dunia di Papua adalah Freeport. Sudah puluhan tahun mereka menggeruk emas, tembaga, dan bahan mineral lainnya dari dalam perut bumi Papua. Tapi hingga kini rakyat Papua/Irian Jaya mereka tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam yang melimpah di bumi mereka. Semua hasil tambang tersebut diangkut ke luar negeri selama puluhan tahun, bahkan mungkin mereka juga tidak mengetahui kalau kekayaan alam mereka diambil sedemikian rupa. Belum lagi sejumlah perusahaan pertambangan minyak AS lainnya yang ada di Indonesia seperti Exxon Mobil, Chevron, dll. Ibaratnya negeri kita Indonesia ini, meminjam istilah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, bagaimana gadis cantik yang diperebutkan banyak orang. Semua sama-sama ingin memiliki negeri yang gemah lipah loh jinawi ini.

Tentu saja dengan pergantian Presiden yang berhaluan mahzab politik ini, akan berpengaruh pada sejumlah kebijakan yang akan dihasilkannya. Selama ini kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS terjadi dalam kepemimpinan Obama dari Partai Demokrat. Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, telah melanjutkan sejumlah kerjasama dengan Presiden dari kubu Demokrat melalui sejumlah pengusaha yang menjadi mitranya. Namun seiring dengan pergantian pimpinan Presiden AS, tentu saja ini akan berpengaruh pada gerbong politik dan pengusaha yang menyertainya.

Kebijakan seperti apakah yang akan dikeluarkan oleh Presiden Trump terhadap Indonesia, hal itulah yang masih menimbulkan sejumlah tanya bagi pemerintah. Kita lihat saja seperti apa langkah berikutnya yang akan diambil oleh Presiden Trump terhadap negara mitra Indonesia. Apakah PP Nomor 1 2017 yang baru saja ditanda tangani Presiden Joko Widodo, juga akan efektif untuk mengatur usaha pertambangan di Indonesia, termasuk Freeport yang sampai kini belum juga mau membangun smelter sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan sebelumnya.

Apakah PP Nomor 1 tahun 2017 ini akan membuat Indonesia berjaya terhadap tambang-tambang miliknya atau semakin terpuruk, bagaikan anak ayam yang mati di lumbungnya.

Tapi yang jelas, kebijakan itu tidak akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan yang lahir selama ini lebih banyak melayani pengusaha/investor dari pada melayani kepentingan rakyat. Menurut pemerintah, merekalah yang menghasilkan pajak terbanyak, yang menymbang pendapatan negara. Aneh memang, negara hanya cukup senang menerima pembayaran pajaknya, sementara kekayaan alam yang melimpah diserahkan penggelolaannya kepada negara asing.

Padahal seharusnya negaralah yang harus melakukan eksplorasi sumber daya kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau demikian faktanya, kepada siapa sebenarnya penguasa berpihak? Mengapa juga dulu mereka mengucapkan janji-janji manis kepada rakyatnya? Ternyata, janji-janji itu hanya sekedar untuk menarik simpati, agar mereka memberikan dukungan suaranya.

Kasihan... rakyat hanya diperalat... Saatnya berpikir

Mikir...