SKP itu rencana dan target yang dibuat oleh pegawai untuk dicapai dalam waktu tertentu. Rencana apa saja yang akan dilakukan ke depan. Tentunya, hal ini perlu target. Karena tidak bisa terlaksana tanpa itu. Laksana perjalanan, Ia sebagai tempat tujuan yang akan dicapai. Pemahaman mudahnya yaitu yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran. Sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa terarah dan sistematis.

SKP sebelum yang sekarang, lebih pada ala konvensional. Ia lebih banyak menyita waktu untuk urusan administrasi saja. Soalnya, mereka harus menyiapkan banyak perangkat dan peralatan untuk urusan kinerja itu. Jika tidak, maka tidak dapat dinilai. Selain itu, masih dengan ala konvensional yaitu pada evaluasi dan penilaian, yaitu dilaksanakan secara manual. Semua perangkat kinerja tersebut dinilai dengan kasat mata dalam rangka menghitung nilai SKP.

Selain hal tersebut di atas, begitu banyak indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Ini sejalan dengan sangat banyaknya perangkat SKP yang harus disiapkan. Itupun secara mendasar saja, bukan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja. Akibatnya, seabrek perangkat SKP hanya sebatas untuk mendapatkan nilai saja. Ini tidak menyentuh pada peningkatan kebutuhan sesungguhnya dari lembaga masing-masing pegawai. Sekali lagi, banyaknya indikator penilaian membuat pemetaan kebutuhan kinerja sulit terpenuhi. Bahkan, tidak terfokuskan cenderung diabaikan.

Masih tentang SKP yang konvensional. Ia hanya memunculkan tekanan kepada pegawai. Pasalnya, begitu banyak indikator kinerja yang harus dipenuhi. Yang sudah terpenuhipun, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Peningkatan kinerja tak membekas pada dirinya. Yang terjadi adalah kinerja hanya melahirkan di atas kertas saja. Efeknya, dalam keseharian tidak maksimal.

Selanjutnya, mari berbincang tentang SKP yang sekarang (via PMM). Penulis menyebutnya dengan SKP merdeka yang identik dengan kemajuan teknologi. Wajar saja ungkapan ini. Karena dilaksanakan dengan platform teknologi. Pegawai merencanakan semua dengan memasukkan ke PMM tersebut. Tentunya, kinerja yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya akan disetujui oleh kepala sekolah atau atasan di masing-masing lembaga. Model ini lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dibandingkan SKP sebelumnya. Kemudian, direview oleh kepsek atau atasan langsung. Tak lupa pula bahwa SKP ini berdasarkan nilai raport sekolah yang dimensinya (indikator) perlu diperbaiki (warna merah dan kuning) dengan segera.

SKP via PMM ini lebih tampak milenial atau kekikinian, yaitu berbasis merdeka. Pertama, merdeka dalam memilih dan menentukan indikator kinerja yang paling sesuai untuk ditingkatkan oleh pegawai. Efeknya, kepala sekolah dan atasan pemda dapat menyusun skala prioritas kinerja yang wajib ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Apa yang perlu segera ditingkatkan untuk perbaikan. Sehingga dengan sesuai berdasarkan kinerja tersebut, maka kemajuan sekolah bisa terwujud. Pelayanan prima pada siswa terlaksana dengan  maksimal. Kedua, merdeka unjuk kinerja yang berdampak yaitu peningkatan kinerja berbasis observasi. Untuk sekolah, dalam bentuk observasi kelas. Ketiga, merdeka dari beban administrasi yang sangat banyak pada SKP sebelumnya.

Itu saja tentang SKP yang dulu dan sekarang.