Ada yang sedang hangat dibacarakan, khususnya di dunia pendidikan. Tepatnya pada Januari 2024. Tak lain dan tak bukan tentang pengelolaan kinerja. Ini salah satu menu yang ada di platform merdeka mengajar. Yaitu pada tab pengembangan diri, pengelolaan kinerja. Penulis menyebutnya dengan SKP via PMM. Pendidik di kota dan desa. Yang sudah mendapat informasi dan yang belum tahu tentang itu. Yang tertarik dan tidak, bahkan yang bingung. Semuanya menyorotinya. Dengan rasa senang dan tidak. Yang senang, menyambut ini dengan tangan terbuka. Yang tidak, ini hanya menambah beban saja.

SKP via PMM ini sangat baik. Pasalnya, praktis, relevan, dan bermakna. Praktis dalam hal rencana. Pendidik tidak perlu lagi banyak dokumen. Ia sangat berkurang dari pada sebelumnya. Sehingga beban administrasi lebih ringan. Relevan berhubungan dengan pelaksanaan. Karena indikator kinerja disesuaikan dengan hasil rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, adanya observasi oleh kepala sekolah kepada pendidik saat proses mengajar di kelas. Bermakna, lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Di samping itu juga memperoleh apresiasi sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri pendidik.

Mari sikapi dengan baik SKP via PMM. Pendidik yang belum paham intisarinya, Dia hanya akan berpendapat bahwa Ia membingungkan  dan menambah beban pikiran. Sebaliknya, yang sudah paham merasa ini sebuah terobosan untuk memajukan satuan pendidikan. Karena semuanya berbasis pada kebutuhan lingkungan sekolah. Yaitu hal-hal yang perlu ditingkatkan segera untuk kemajuan. Hal prioritas dan yang direkomendasikan sebagai hal yang sangat penting. Sehingga pendidik benar-benar fokus pada kinerja apa saja yang butuh dan wajib dilaksanakan.

Jadi, bersukurlah dengan pengelolaan kinerja di PMM alias SKP via PMM. Ini dengan banyak alasan. Pertama, kinerja pendidik benar-benar terarah untuk kemajuan satuan pendidikan. Kedua, kepala sekolah benar-benar menjadi manajer ulung. Pasalnya, dia tahu apa yang harus dilakukan segera oleh pendidik sesuai dengan nilai rapor pendidikan (yang bernilai cukup). Ketika ada yang tidak sesuai, maka kepala sekolah boleh tidak menyetujui rencana pengelolaan kinerja tersebut. Namun, mengarahkan kepada yang dibutuhkan sekolah. Ketiga, kinerja pendidik dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Efeknya, kinerja yang dilakukan tidak mengambang. Kinerja terarah pada kemajuan satuan pendidikan.