Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dapat diakses melalui laman web http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id berdasar Permendikbud nomor 33/2018 menjadi persyaratan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik. Namun kenyataanya belum semua UPT SMP di Kabupaten Tanah Datar melakukan pengisian DHGTK dimaksud. Hal ini diketahui dari wawancara terhadap beberapa Operator sekolah yang diserahi tugas mengerjakan pendataan pokok sekolah (DAPODIK). Keterangan yang sama juga terungkap dari rapat-rapat bulanan antar kepala sekolah se-kabupaten Tanah Datar.

Menyikapi situasi yang merisaukan tersebut, Sabtu 19/1/2019 Pengurus MKKS-SMP melaksanakan pertemuan antar Operator Sekolah se-Kabupaten Tanah Datar bertempat di UPT SMP Negeri 5 Batusangkar. Pertemuan yang dirancang dalam bentuk grup diskusi itu dilaksanakan berdasar keputusan Rapat MKKS-SMP yang dilaksanakan Rabu, 9/1/2019 dengan pembicara Wakil Ketua MKKS, Doni Chandra, S. Pd dan Praktisi DHGT, Sukma Wardhana, M. Pd

Pembicaraan yang menarik sepanjang pembahasan DHGTK oleh grup diskusi ini berhubungan dengan periodesasi pengentrian data dan sumber data yang dientrikan. Para peserta diskusi juga terlihat saling menyampaikan pendapat atas kondsi nyata disekolah masing-masing. Satu kesan yang dapat ditangkap sepanjang diskusi adalah kesalahan pemahaman atas penggunaan mesin sidik jari.

Beberapa sekolah yang telah menggunakan mesin sidik jari sebagai alat presensi Guru beranggapan dengan melakukan cek hadir dan cek pulang setiap hari maka kehadirannya telah disinkronkan dengan Dapodik. Selain itu para Operator juga menyampaikan keluhan guru dengan pengaturan kehadiran digital yang terasa amat kaku.