Tahun baru selalu disambut dengan perayaan dan kegembiraan. Pada momen tersebut, banyak kalangan yang sibuk menginstropeksi diri dan berharap dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal yang serupa juga terjadi pada momen tahun pelajaran baru. Momen tersebut selalu disambut oleh sekolah dengan semangat baru. Sekolah melakukan berbagai evaluasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Akan tetapi, tahun pelajaran baru juga sering membuat sekolah gundah gulana terkait ketercapaian kuota peserta didik baru. Tentu, hal itu tidak berlebihan jika melihat fakta tentang sekolah yang mangkrak atau gulung tikar karena tidak mendapatkan siswa baru.

Penerapan penerimaan peserta didik online dengan sistem zonasi pun seperti memberi angin segar, khususnya bagi sekolah negeri. Dengan sistem tersebut, persebaran siswa diharapkan dapat merata dan tidak ada lagi predikat sekolah favorit. Sayangnya, penerapan sistem tersebut belum berdampak secara signifikan. Sistem ini justru cenderung "tidak menguntungkan" bagi sekolah di wilayah yang populasi calon peserta didiknya sedikit, tapi ada banyak pilihan sekolah. Misalnya, di wilayah A terdapat 3 SMA. Masing-masing SMA dapat menampung 200 siswa. Padahal, populasi peserta didik di wilayah tersebut hanya 500 siswa. Apalagi, jika kebanyakan populasi peserta didik baru bertempat tinggal lebih dekat dengan salah satu SMA di wilayah tersebut. Salah satu sekolah di wilayah tersebut pun harus rela gigit jari.

Sistem ini juga cenderung "tidak menguntungkan" bagi sekolah yang lokasinya beririsan. Misalnya, wilayah A di bagi menjadi 4 zonasi (zonasi 1, 2, 3, dan 4). Sekolah X masuk zona 1 yang wilayahnya beririsan, ditengah-tengah, atau berbagi wilayah dengan sekolah di zona 2, 3, dan 4. Hal itu membuat sekolah X akan selalu diposisi kedua atau kuotanya tidak akan terpenuhi sebelum kuota sekolah di zona 2, 3, dan 4 terpenuhi. Jika demkian, siapa yang tidak khawatir? Lain cerita lagi, jika di kabupaten tersebut terdapat SMK yang daya tampungnya sangat besar dan tanpa zonasi.

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru juga belum dibarengi dengan upaya yang serius untuk mengubah paradigma masyarakat tentang predikat sekolah favorit. Akibatnya, sekolah yang dianggap favorit tetap menjadi incaran. Berbagai manipulasi pun dilakukan demi dapat bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. Tentu, kita masih ingat dengan ramainya pemeberitaan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pemalsuan surat keterangan domisili yang dilakukan oleh oknum peserta didik baru. Berbagai kasus tersebut menjadi cerminan bahwa paradigma masyarakat tentang sekolah favorit masih sangat mengakar.

Tidak hanya paradigma masyarakat yang perlu dibenahi, paradigma sekolah pun perlu dibenahi. Setiap sekolah harus memiliki pemahaman bahwa tujuan pendidikan adalah "create someone to be" bukan hanya tentang mencari yang berbakat, tapi lebih pada upaya memunculkan bakat. Sekolah tidak bisa hanya berkutat tentang masalah "input", tapi harus lebih fokus pada "output". Dalam hal ini, penerimaan peserta didik baru bukan lagi ajang "berburu permata". Tidak ada yang akan lebih cepat atau lebih lambat. Tidak ada persaingan yang tidak sehat antar sekolah. Semuanya akan mendapatkan bagian dengan porsi yang sama.

Inovasi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan tentu patut kita dukung. Tidak hanya pembenahan pada proses rekrutmen peserta didik, tapi juga pada pembenahan struktur dan infrastruktur sekolah sehingga semua sekolah berada pada level yang sama. Jangan sampai, sekolah terus-terusan dibuat gundah gulana. Selayaknya tahun baru, tahun pelajaran baru juga semestinya disambut dengan kegembiraan bukan kekhawatiran.