Pemimpin negeri ini gagal mengurusi minyak goreng. Demikian banyak pendapat dari para legislator belum lama ini. Anggota Fraksi PKS DPR RI Johan Rosihan misalnya, ia bahkan menganggap, Menteri Perdagangan seharusnya mundur dari jabatannya karena telah gagal memimpin di Kementeriannya.

Sebagaimana dikutip dari laman VOA, Anggota Komisi IV DPR itu lantas membeberkan kegagalan Mendag Lutfi mengurus minyak goreng. Mulai dari fluktuasi harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi merata di seluruh tanah air, fenomena antrian minyak goreng yang dialami rakyat hingga menimbulkan banyak korban, hingga kegagalan mewaspadai inflasi pangan dan tidak konsisten terhadap peraturan HET.

Selain itu, suara lantang juga datang dari anggota DPR lainnya. Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menilai kebijakan Menteri Perdagangan M Lutfi itu bikin susah rakyat. Sebagaimana dikutip dari detik.com (18/03/2022), Nusron mempertanyakan langkah cepat produsen minyak goreng yang langsung menaikkan harga hanya sehari setelah kebijakan baru Mendag itu diteken.

Padahal, Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur pencabutan HET minyak goreng kemasan baru diteken sehari sebelumnya. Menurut Nusron, produsen minyak goreng langsung menaikkan harga dari stok lama yang diproduksi dengan bahan baku subsidi pemerintah.

Sementara itu, dikutip dari Media Indonesia, Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer juga menilai Luthfi tidak serius mengurus persoalan minyak goreng. Untuk itu, ia meminta Polri turun tangan menangani persoalan kelangkaan minyak goreng.

Menurut Noel, berdasarkan data di lapangan, ada banyak penimbunan minyak goreng. Tak hanya itu, ditemukan pula antrean kapal pengangkut CPO yang mengantri di laut. Ia menilai fakta ini memperlihatkan kegagalan Mendag M Luthfi untuk mengelola harga minyak goreng.

Lantas, mengapa di negeri ini tidak memiliki budaya "mundur" dari jabatan jika terang-terangan gagal dalam menjalankan tugasnya? Ini yang patut kita pertanyakan. Terlebih, Anggota DPR lainnya, Andre Rosiade sebagaimana dimuat laman: fin.co.id (31/03/2022), juga mengaku geram dengan sikap Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terkesan tidak punya nyali dalam membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang meresahkan rakyat Indonesia.

Kalau sudah begini, jangan salahkan rakyat jika rakyat akhirnya menyalahkan pucuk pimpinan republik ini. Sehingga Presiden Jokowi harus bertindak tegas. Ia seharusnya tidak perlu ragu, terlebih, ini adalah tahun sulit di mana rakyat sangat membutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin. Bukankah ini juga periode terakhir beliau jadi presiden?