Di suatu pemerintahan daerah, penguasaan teknis sebuah pekerjaan sejatinya perlu dimiliki oleh setiap ASN (Aparatur Sipil Negara), tidak terkecuali ASN dokter hewan atau di tataran jabatan fungsional, dokter hewan dikenal dengan jabatan fungsional Medik Veteriner.

Setiap ASN dokter hewan harus meningkatkan kompetensinya, sehingga ketika diminta pendapat atau pertimbangan teknis kesehatan hewan, seorang dokter hewan mampu dengan cekatan dan profesional menjawab permohonan/ permintaan tersebut.

Sebagai contoh adalah pemberian pertimbangan teknis kesehatan hewan pada hewan untuk keperluan tertentu. Seperti untuk hewan kurban, hewan peliharaan atau hewan ternak yang akan dipelihara. Biasanya, pertimbangan teknis ini bisa berupa tertulis (formal) maupun bisa juga secara informal (diminta pendapat).

Adapun yang sering penulis alami adalah pertimbangan teknis yang bersifat informal. Seperti penulis diminta pertimbangannya untuk membantu pimpinan atau orang lain untuk memilih bibit atau indukan hewan ternak yang akan dipelihara. Termasuk diminta pendapatnya berkenaan dengan hewan kesayangan (kucing).

Namun demikian, permohonan pertimbangan teknis juga kerap dilayangkan dari instansi pemerintahan lainnya. Sebut saja, dari Pemerintah Desa ketika desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) akan melakukan pengadaan hewan ternak. Sehingga dibutuhkan pertimbangan teknis kesehatan hewan dari dokter hewan pemerintah.