Menjadi seorang dokter hewan pemerintah, ternyata tidak hanya dituntut untuk memahami teknis ilmu kedokteran hewan semata, tetapi juga harus menguasai teknis administrasi perkantoran.

Hal ini mengingat, seorang aparatur pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Namanya pelayanan, ia harus mampu menyeimbangkan, antara kemampuan teknis dengan kemampuan administrasi.

Sebagai contoh adalah, ketika seorang dokter hewan mendapatkan permintaan dari masyarakat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah, pastikan masyarakat atau pemohon telah mengisi form administrasi/ form pendaftaran.

Tujuannya adalah, agar teknis administrasi perkantoran tetap berjalan. Artinya, ada bukti tertulis. Ada sebuah permohonan tertulis dan atas dasar permohonan itulah seorang dokter hewan akan bekerja.

Namun, persoalan ini kadang dilupakan. Sebagian dokter hewan beranggapan, administrasi perkantoran bukan menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Lantas, bagaimana jika di suatu layanan kesehatan hewan hanya terdiri dari satu orang dokter hewan saja? Akankah administrasi diabaikan? Jika itu terjadi, maka siap-siap anda akan berurusan dengan persoalan: Maladministratif!