Kasus korban begal yang berhasil membunuh begal tetapi oleh pihak Polres Lombok Tengah justru dijadikan sebagai tersangka, kini semakin viral. Masyarakat menilai, kepolisian tidak berlaku adil. Bahkan, sindiran keras datang dari para netizen dengan membuat meme.

Kejadian itu menimpa Murtede alias Amaq Sinta (34). Peristiwa pembegalan ini terjadi di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB, pada Minggu (10/4) dini hari. Ketika itu Amaq Sinta yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dihadang dua pelaku begal Oki Wira Pratama dan Pendi. Di sisi lain, terdapat dua rekan pelaku lainnya atas nama Holiadi dan Wahid yang bertugas mengawasi situasi di sekitar.

Sementara itu, mengutip dari Suara.com (15/4/2022), dalam peristiwa tersebut, Amaq Sinta melakukan upaya bela diri hingga menewaskan dua pelaku begal, Oki dan Pendi. Keduanya tewas bersimbah darah akibat luka tusuk di bagian dada dan punggung. Sedangkan dua pelaku lainnya, Holiadi dan Wahid berhasil melarikan diri.

Buntut dari kejadian ini, Polres Lombok Tengah kemudian menetapkan Amaq Sinta sebagai tersangka pembunuhan. Ia sempat ditahan, namun akhirnya ditangguhkan usai kasusnya viral. Sedangkan, keempat pelaku begal lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan.

Selanjutnya setelah kasus ini menyita perhatian publik, kini Polda NTB mengambil alih kasus ini. Bahkan, KaBareskrim Mabes Polri Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H telah memerintahkan agar kasus itu segera diproses dengan baik. Bahkan korban sebaiknya tidak dijadikan tersangka.

Langkah itu menurut Agus perlu dilakukan agar masyarakat tidak takut untuk melawan kejahatan. “Hentikan lah, menurut saya. Nanti masyarakat menjadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus dilawan bersama.

Selain itu, mengutip dari SuaraTernate.com (15/4/2022), Polda NTB juga diminta menggandeng kejaksaan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk menentukan apakah korban begal layak diproses hukum atau tidak.

Legitimasi masyarakat itu, jelas Agus, diperlukan agar tidak mencederai rasa keadilan. “Penegakan hukum yang tidak dapat legitimasi masyarakat mencederai rasa keadilan. Untuk apa ditegakkan?” tegas Agus.