Pengentasan kemiskinan telah lama menjadi narasi yang sering diangkat dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Baru-baru ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani kelaparan dan kemiskinan di sesi pertama KTT G20 Brasil. Namun, meski deklarasi komitmen ini terdengar menjanjikan, kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah yang sulit diatasi dalam sistem kapitalisme.

Kemiskinan tidak akan mampu dientaskan selama sistem kapitalisme tetap menjadi fondasi kebijakan ekonomi. Kapitalisme, yang berasaskan kepemilikan pribadi dan orientasi keuntungan, melahirkan ketimpangan yang mendalam. Kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat justru terperosok dalam kemiskinan.

Salah satu penyebab utama kemiskinan sistemik dalam kapitalisme adalah pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh pihak asing. Di Indonesia, kekayaan sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas, yang seharusnya menjadi milik rakyat dan dikelola oleh negara, justru diserahkan kepada perusahaan multinasional. Akibatnya, keuntungan dari pengelolaan tersebut tidak dinikmati oleh rakyat, melainkan hanya oleh segelintir elit yang memiliki akses dan modal.

Kapitalisasi sektor pertanian juga menjadi salah satu potret nyata bagaimana kapitalisme memperparah kemiskinan. Biaya produksi pertanian, termasuk harga pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya, semakin mahal sehingga tidak terjangkau oleh petani kecil. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, seperti banjir yang merusak lahan pertanian, petani menjadi pihak yang paling dirugikan.

Seruan Indonesia dalam forum internasional seperti G20 untuk pengentasan kemiskinan sering kali hanya menjadi ilusi. Kapitalisme yang mendasari kebijakan ekonomi global membuat setiap negara lebih mementingkan keuntungan nasionalnya sendiri. Dalam sistem ini, bantuan dari negara lain bukanlah tindakan altruistik, melainkan langkah strategis yang dihitung berdasarkan manfaat yang bisa diperoleh. Tidak ada makan siang gratis dalam kapitalisme, dan setiap bantuan memiliki "harga" tertentu.

Islam menawarkan sistem ekonomi yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Sistem ini menempatkan negara sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar regulator. Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan secara sistemik, dengan negara sebagai penanggung jawab utama.

Berikut adalah beberapa mekanisme yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam:

1. Kepemilikan Umum atas Sumber Daya Alam Dalam Islam, sumber daya alam yang melimpah seperti tambang, minyak, dan gas adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Keuntungan dari pengelolaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Pemberdayaan Sektor Pertanian Islam memastikan bahwa sektor pertanian mendapatkan perhatian yang cukup melalui penyediaan subsidi, sarana produksi pertanian yang terjangkau, dan perlindungan dari dampak pembangunan yang merugikan.

3. Distribusi Kekayaan yang Adil Sistem Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan larangan riba. Mekanisme ini tidak hanya mendorong solidaritas sosial tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. Jaminan Lapangan Kerja Negara dalam Islam bertanggung jawab memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan. Dalam hal ini, negara tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung rakyat untuk mandiri melalui pelatihan dan pemberdayaan.

5. Ekonomi Berbasis Keberkahan Berbeda dengan kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan, ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keberkahan. Hal ini mendorong setiap individu dan institusi untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Selama kapitalisme masih menjadi dasar sistem ekonomi, pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi retorika tanpa solusi nyata. Sistem ini menciptakan ilusi kesejahteraan melalui program-program bantuan yang sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahan.

Sebaliknya, Islam menawarkan solusi yang holistik, tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga membangun masyarakat yang mandiri dan berkepribadian mulia. Dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, negara akan mampu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi seluruh rakyat.

Saatnya meninggalkan kapitalisme dan kembali kepada sistem yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan segelintir elit. Hanya dengan Islam, keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud secara nyata.

Wallahua’lam bish showab