Baru-baru ini, kasus keracunan makanan akibat jajanan La Tiao yang beredar di Indonesia menjadi sorotan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah untuk menghentikan izin edar produk tersebut setelah laporan keracunan massal di beberapa daerah, termasuk kalangan siswa sekolah dasar. Insiden ini mengingatkan publik pada tragedi gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak akibat konsumsi obat mengandung zat berbahaya beberapa tahun silam. Kedua kasus ini menegaskan lemahnya pengawasan negara dalam memastikan keamanan obat dan pangan yang beredar di masyarakat.

Dalam sistem sekuler kapitalis, peran negara seringkali terbatas pada regulator dan fasilitator ekonomi, bukan sebagai pelindung utama rakyat. Orientasi keuntungan cenderung mendominasi sehingga aspek keamanan seringkali terabaikan. Kasus La Tiao, misalnya, mencerminkan bagaimana produk pangan impor yang diduga tidak memenuhi standar keamanan bisa masuk dan beredar luas di pasar Indonesia.

BPOM sebagai lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan seringkali terlambat dalam bertindak. Langkah penghentian izin edar biasanya dilakukan setelah terjadi insiden, bukan melalui pengawasan preventif yang ketat. Dalam sistem kapitalis, mekanisme pasar yang lebih dominan dibandingkan tanggung jawab negara membuat masyarakat harus menghadapi risiko tanpa perlindungan memadai.

Pengawasan terhadap obat dan pangan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua produk yang masuk ke pasar domestik memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Produk impor juga harus melalui proses verifikasi yang ketat. Sayangnya, mekanisme ini seringkali lemah diimplementasikan.

Kasus keracunan makanan dan gagal ginjal akut menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan negara. Jika mekanisme preventif berjalan dengan baik, kasus-kasus seperti ini seharusnya dapat dicegah sejak awal. Namun, realitanya, pengawasan baru dilakukan ketika korban sudah berjatuhan.

Berbeda dengan sistem kapitalis, negara Islam memiliki mafhum ra’awiyah, yaitu konsep tanggung jawab pemimpin untuk mengurus rakyatnya. Dalam Islam, keamanan pangan dan obat menjadi prioritas negara karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Prinsip halal dan thayyib (halal dan baik) menjadi panduan utama dalam memastikan produk pangan dan obat aman dikonsumsi.

Dalam konteks ini, negara Islam memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Salah satunya adalah peran Qadhi Hisbah, pejabat negara yang bertugas memastikan kejujuran dalam perdagangan dan kesesuaian produk dengan prinsip halal thayyib. Selain itu, sistem ini mendorong adanya pengawasan ketat terhadap proses produksi dan distribusi, baik untuk produk lokal maupun impor.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menjamin keamanan obat dan pangan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Kasus keracunan La Tiao dan tragedi gagal ginjal akut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Menjamin keamanan pangan dan obat bukan sekadar tugas administratif, tetapi tanggung jawab moral dan legal yang harus dipenuhi. Negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator pasar, tetapi harus berperan aktif sebagai pelindung utama rakyatnya.

Tanpa langkah tegas dan sistem pengawasan yang kuat, ancaman terhadap kesehatan masyarakat akan terus berulang. Dalam hal ini, diperlukan paradigma baru yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan ekonomi dan politik semata.

Wallahu’lam bish showab