Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Terkesan ambisius. Namun, mungkinkah target tersebut dirampungkan dan terpenuhi?

Kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia saat ini, termasuk jenis kemiskinan struktural. Rakyat miskin bukan karena mereka malas bekerja. Akan tetapi, rakyat miskin karena adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan politik ekonomi untuk mengatur dan mengelola negeri ini.

Tidak bisa dipungkiri, selama ini, kebijakan politik ekonomi di Indonesia masih mengadopsi sistem politik ekonomi kapitalisme. Padahal, dengan menerapkan sistem politik ekonomi kapitalisme, mustahil angka kemiskinan bisa dihapuskan. Sebab, kemiskinan dalam sistem kapitalisme adalah keniscayaan.

Dalam sistem kapitalisme, para pemilik modal besarlah yang menguasai sumber – sumber kekayaan, bahkan sumber kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, jika ingin melepaskan diri dari jeratan kemiskinan, maka negeri ini harus rela melepaskan sistem politik ekonomi kapitalisme dalam mengelola kekayaan Negara.

Jika ingin target penghapusan kemiskinan terpenuhi dalam waktu cepat, maka negeri ini harusnya mengadopsi sistem politik ekonomi yang manusiawi. Harusnya negeri ini mengadopsi sistem politik ekonomi yang mampu mengelola kekayaan milik rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat, yakni sistem politik ekonomi Islam.

Hanya saja, sistem politik ekonomi Islam ini akan mampu mengentaskan berbagai permasalahan jika dibarengi dengan penerapan Islam secara sempurna dalam sendi – sendi kehidupan.

Wallaua’lam bish showab