Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus terbaru yang melibatkan PT Pertamina, di mana dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun per tahun atau sekitar Rp 900 triliun selama lima tahun, kembali menegaskan betapa akutnya masalah ini.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, menyatakan bahwa modus operandi dalam kasus ini bukanlah hal baru, melainkan pengulangan dari pola korupsi sebelumnya dengan pelaku yang berbeda. Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi telah berakar kuat dalam sistem, menciptakan siklus yang sulit diputus.

Salah satu faktor utama yang memfasilitasi suburnya praktik korupsi adalah penerapan sistem sekularisme kapitalisme. Dalam sistem ini, pemisahan agama dari kehidupan publik dan penekanan pada keuntungan materi sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Akibatnya, individu dan institusi terdorong untuk mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat luas.

Sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai materialistis juga berperan dalam membentuk generasi yang kurang memiliki integritas moral. Ketika pendidikan lebih menekankan pada pencapaian akademik dan kesuksesan finansial tanpa imbangan pendidikan karakter dan spiritual, maka lahirlah individu-individu yang rentan terhadap godaan korupsi.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak menjerakan turut memperparah situasi. Banyak kasus korupsi besar yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan bebasnya pelaku dari jerat hukum, menciptakan efek jera yang minimal dan mendorong pelaku potensial lainnya untuk melakukan hal serupa.

Dalam perspektif Islam, korupsi adalah perbuatan haram yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Sistem pendidikan Islam berfokus pada pembentukan individu yang beriman dan bertakwa, yang sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Negara dalam sistem Islam berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penerapan hukum yang tegas dan adil. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat menjerakan tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, masyarakat didorong untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Untuk mengatasi korupsi yang telah mengakar, diperlukan perubahan sistemik yang komprehensif. Penerapan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan publik, reformasi sistem pendidikan yang menekankan integritas, serta penegakan hukum yang tegas dan adil adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Tanpa itu, korupsi akan terus menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, memahami akar permasalahan korupsi dalam konteks sistemik dan budaya adalah kunci untuk menemukan solusi yang efektif. Perubahan paradigma menuju sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda lagi.

Wallahua’lam BIsh Showab