Pemberitaan mengenai sejumlah anggota DPRD yang tergoda untuk menggadaikan Surat Keputusan (SK) mereka ke bank demi memperoleh pinjaman mencuat ke publik baru-baru ini. Fenomena ini bukan sekadar masalah administratif atau keuangan pribadi, tetapi mencerminkan betapa bobroknya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Praktik ini mengungkapkan sisi gelap dari mahalnya biaya politik dan ketidakmampuan sistem demokrasi dalam menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berdedikasi untuk kepentingan umum.

Gadai SK yang dilakukan oleh anggota DPRD pasca pelantikan mencerminkan gambaran suram dari politik demokrasi. Tradisi ini secara tidak langsung menandakan tingginya ongkos politik yang harus ditanggung untuk memperoleh kursi kekuasaan. Biaya politik yang selangit, yang melibatkan pengeluaran untuk kampanye, iklan, dan pencitraan, menciptakan tekanan yang besar pada para calon legislatif untuk segera memulihkan investasi yang telah dikeluarkan. Akibatnya, banyak dari mereka merasa terpaksa untuk mencari cara-cara cepat untuk memperoleh dana, salah satunya dengan menggadaikan SK mereka.

Lebih parahnya, fenomena ini juga berkaitan erat dengan maraknya gaya hidup hedon yang dimiliki oleh beberapa wakil rakyat dalam sistem demokrasi sekuler. Alih-alih fokus pada tugas mereka untuk melayani dan mengawasi kepentingan rakyat, para pejabat publik ini lebih banyak terlibat dalam gaya hidup yang glamor dan penuh pemborosan. Situasi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi budaya korupsi dan penyalahgunaan jabatan, di mana kepentingan pribadi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.

Sistem demokrasi sekuler, yang seringkali dikritik karena ketidakmampuannya dalam mengelola dan mengawasi pejabat publik secara efektif, memperlihatkan kelemahannya dalam kasus ini. Ketidakstabilan finansial yang dialami oleh beberapa wakil rakyat setelah terpilih menjadi indikator bahwa sistem ini gagal dalam menjaga integritas dan komitmen pejabat publik. Fenomena ini menggarisbawahi betapa sistem yang mengandalkan pencitraan dan biaya tinggi dalam kampanye dapat menghasilkan pejabat yang tidak sepenuhnya fokus pada tugas mereka.

Berbeda dengan sistem demokrasi sekuler, Islam memiliki panduan yang jelas mengenai jabatan publik. Dalam Islam, jabatan dianggap sebagai amanah, atau kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Konsep amanah dalam Islam menggarisbawahi bahwa setiap posisi kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Landasan akidah dan hukum syara' menjadi standar utama dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Islam juga mengenal sistem Majelis Umat, yang berfungsi berbeda dari wakil rakyat dalam demokrasi. MU, yang dibentuk sebagai perpanjangan dari aspirasi umat, tidak memerlukan biaya tinggi untuk kampanye atau pencitraan. Proses pemilihan anggota Majelis Umat didasarkan pada kepercayaan dan reputasi yang telah terbukti, bukan pada kemampuan finansial untuk beriklan atau menarik perhatian publik. Dengan demikian, MU lebih menekankan pada integritas, keterwakilan yang jujur, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat.

Dalam sistem Islam, pemilihan dan penunjukan pejabat publik dilakukan dengan mengutamakan kualitas dan akhlak, bukan berdasarkan kekuatan finansial. Ini mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk menjalankan tugas mereka demi kepentingan umum.

Melihat kembali pada kasus gadai SK oleh anggota DPRD, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem politik kita. Memastikan bahwa biaya politik tidak menjadi penghalang utama dalam pencapaian kursi kekuasaan dan bahwa integritas pejabat publik dapat dijaga secara efektif merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam hal ini, pelajaran dari sistem Islam tentang amanah dan prinsip kepemimpinan yang baik dapat menjadi acuan berharga untuk membangun sistem yang lebih adil dan efektif.

Sebagai penutup, reformasi dalam sistem politik kita memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa pejabat publik benar-benar dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh tekanan finansial atau gaya hidup hedon. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik yang merugikan dan memastikan bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama.

Wallahua'lam bish showab