Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir data total utang Indonesia pada akhir November yang mencapai 8.041 triliun rupiah. Hanya saja, Kemenkeu menyebutkan bahwa total utang Indonesia masih dalam batas aman. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Suminto, menyebutkan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa total utang Indonesia masih dalam kategori aman terkendali. Lantas, benarkah demikian?

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, adalah sesuatu yang wajar jika suatu negara mengambil utang untuk mencukupi kebutuhannya. Meskipun utang yang diambil berbasis riba. Sebab, utang dianggap sebagai salah satu pendapatan utama selain pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hanya saja, menyandarkan pemenuhan kebutuhan kepada utang yang berbasis riba merupakan kebijakan yang rentan dan beresiko tinggi. Sebab, ketika Negara sudah tidak mampu lagi membayar tagihan utang, maka, saat itu, negara akan tergadaikan. Selain itu, negara tidak akan mampu berkutik di hadapan Negara yang memberikan utang.

Padahal, Indonesia memiliki SDA yang melimpah. Dengan pengelolaan yang tepat, maka seluruh kebutuhan akan mampu terpenuhi tanpa harus mengambil utang. Akan tetapi, selama ini, pengelolaan SDA ini diberikan dan dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Alhasil, pendapatan yang seharusnya mengalir dari hasil pengelolaan SDA, justru dipenuhi dari pos utang.

Lantas, sampai kapan kita melaksanakan kebijakan ala sistem kapitalisme seperti ini? Tentu, bukan sampai kita tidak mampu lagi membayar utang sehingga harus menyerahkan kedaulatan kan?

Wallahua’lam Bish Showab