Teknologi didominasi oleh dua jenis orang: Mereka yang mengerti apa yang tidak mereka kendalikan dan mereka yang mengendalikan apa yang tidak mereka pahami (Archibald Putt).

Apa yang dikatakan Archibald Putt di atas telah terbukti dengan banyaknya tindakan kriminalitas yang terinspirasi dari internet atau mereka yang menjadi korban kriminalitas itu sendiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online (korban dan pelaku) mencapai angka 1.940 anak dari 2017 hingga 2019 (CNN.com, 2020).

Internet suatu kebutuhan. Semua tugas sekolah di masa PPDB dan transisi menggunakan internet. Di saat seperti ini, justru peran pemerintah tidak terlihat sama sekali. Tidak ada pembatasan atau sekadar sensor pada konten-konten yang berbahaya bagi generasi.

Pemerintah bertindak saat ada keluhan, adanya demo menentang situs-situs berbahaya, atau viralnya sebuah kasus di media online.

Pemerintah seolah fokus pada pemasukan negara lewat pajak yang diambil dari penyedia konten-konten tersebut. Abai pada tugas untuk mengontrol, memproteksi, dan menjaga apa yang akan dikonsumsi masyarakatnya terutama peserta didik penerus bangsa ini.

Peran Sistem

Butuh peran pemerintah, terutama Menkominfo untuk membatasi, mengatur, menyensor, dan memilahkan apa yang layak dikonsumsi oleh masyarakatnya terutama peserta didik.

Harapan agar pemerintah mengatur konten di internet di sistem kapitalisme saat ini memang sulit. Mengingat, pemasukan negara salah satunya lewat pajak konten-konten tidak layak tersebut.

Oleh karena untung rugi menjadi standar dalam memutuskan kebijakan. Maka, kebijakan yang diberlakukan terkesan tidak pro rakyat. Membiarkan situs-situs tidak layak tetap bisa diakses.

Di sinilah dibutuhkan peran masyarakat yang siap bergerak untuk mengkoreksi, memberi nasihat baik, lewat tulisan maupun lisan. Agar para pemutus kebijakan paham bagaimana pentingnya internet pendidikan yang layak terutama di era new normal saat ini.