Saya pikir sangat pas dengan meminjam istilah dunia kesehatan ini untuk menyebut kondisi kemerdekaan berpikir dan berekspresi guru terkait tugas dan kewajibannya yang diatur melalui berbagai UU, Permen, Perpres, sampai surat edaran.

Pemberlakuan PMM yang hanya didasari dengan surat edaran bersama (kemendikbud dan ...) sekarang ini kental sekali dengan kepentingan pusat untuk mengontrol kinerja guru. Secara formal dan normatif jika dilihat dari maksud dan tujuannya memang begitu positif dan teknis. Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru (dan kepala sekolah).

Tentang maksud dan tujuan aplikasi ini kiranya tak perlu saya ulangi lagi di sini, baik dalam bentuk kutipan atau apapun, saya hanya bermaksud mengomentari apa yang saya lakukan sejak ada aplikasi pmm ini dan apa yang saya pikirkan.

Ujaran atau apapun istilahnya, yang disampaikan oleh para pendukung aplikasi ini kadang-kadang saya pikir seperti tak membumi, tak berpijak dan tak berpihak pada fakta keseharian para guru. Tak perlu saya berikan contoh kegiatan yang saya sebut tidak membumi dan tidak memihak ini, sudah terlalu banyak keluhan dan opini di berbagai media dan obrolan nyata.

Dengan aplikasi peemem ini guru dipaksa berpikir positif dan bertindak sesuai pola pikir dan pola kerja mereka. Bagi mereka pola tersebut mungkin sesuai dengan idealisme-idealisme yang mereka uraikan sebagai latar belakang dan acuan penerapan programnya, namun sepertinya masih ada dan banyak pemikiran yang kurang komperehensif tentang situasi dan kondisi di lapangan.

Pemaksaan yang mereka lakukan seringkali dibungkus alias dikamuflase dengan kalimat-kalimat yang seolah memberikan ruang bebas pada guru dalam mengambil keputusan. Namun jika ditelaah atau dipikir lebih jauh, maka akan ketemu maknanya jelas-jelas sebuah pemaksaan.

Mereka tahu itu, namun seolah menyerahkan keputusan pada para guru, mau atau tidak melaksanakan. Dan mereka juga tahu, bahwa jika tidak melaksanakan, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya adalah sanksi alias hukuman.

Dan sekali lagi, kamuflase sebagai alibi kediktaktoran mereka yaitu bahwa hukuman itu menurut mereka bukan hukuman, hanya sekedar konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam tata tertib administrasi.

Guru bisa apa dengan berbagai liku-liku tersebut? Para regulator pendidikan di level daerah saja tak mampu menolak atau mengambil kebijakan berbeda, bagaimana dengan guru?

Tidakkah kondisi ini sama seperti pelecehan logika? Atau kalau istilah itu terlalu kasar untuk digunakan, mungkin bisa menggunakan kata "pengingkaran," misalnya. Tetapi sepertinya kata itu masih terlalu berorientasi negatif pada penggagas dan pemrakarsa program.

Mmm... Jadi, judul di atas sepertinya memang paling pas, seperti di paragraf awal, bisa dipahami bahwa bukan mereka dengan logika dan aplikasinya yanģ negatif, tapi obyeknyalah yang sedang sekarat sehingga tidak bisa menerima logika mereka. Dengan begitu jadi lebih aman dari pantauan. Semoga...

Wallahu'alam...