Telegram dari Duta Besar AS Marshall Green meringkas situasi politik dan keamanan di Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul represi yang ditopang Angkatan Darat, termasuk terhadap penduduk Cina. Menurut Green—mengutip pemuka Protestan di Sulawesi, “90 persen ruko Cina di Makassar dirazia dan isinya dihancurkan dalam kerusuhan 10 November 1965 yang dilaporkan melibatkan semua penduduk.” Laporan mingguan Kedubes mencatat, di Jawa saja, ada lebih dari 34 ribu anggota PKI ditangkap. Sementara anggota Politbiro partai tersebut selain ditangkap juga dieksekusi mati. “Komandan militer regional akan mengambil alih semua penggilingan padi dan perusahaan tekstil yang dimiliki anggota Baperki,” tulis laporan tersebut. Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia dengan tokohnya yang terkenal adalah Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hien. Baperki, yang mempromosikan politik "integrasi", merapat pada Sukarno dan PKI, sehingga termasuk target anti-PKI dalam kampanye pembersihan 65. Dalam dokumen yang bernilai luar biasa, Sekretaris Pertama Kedubes AS, Mary Louise Trent, melaporkan soal nasib para pemuka PKI di tengah puncak pembunuhan massal, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam atas operasi Angkatan Darat menangkap atau membunuh para pemimpin PK

Kedubes AS Marshall Green menggambarkan upaya Angkatan Darat melarang Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi dengan PKI, dan rencana melengserkan Menteri Perburuhan Sutomo alias Bung Tomo. Memo ini membahas dilema AD dan AS mengatasi Bung Tomo, yang kurang kooperatif dengan AD untuk menyerang SOBSI. “Mustahil” SOBSI mengetahui atau terlibat Gerakan 30 September, menurut Green, tetapi AD bilang mungkin saja SOBSI adalah “kekuatan politik independen” dan karena itu mengancam rencana konsolidasi kekuasaan

awal November 1965, Green menggambarkan kondisi di Sumatera Utara, salah satu lokasi pembantaian terburuk setelah Oktober, dan upaya Angkatan Darat menghancurkan Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) yang berafiliasi dengan PKI. “Dilaporkan 600 komunis telah ditahan dan penangkapan terus berjalan, termasuk semua pemimpin buruh PERBUM serta para pemimpin SOBSI di Shell dan Stanvac,” tulis Green. Dua dari tiga perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia itu sedang bernegosiasi menyelesaikan penyerahan kepemilikan kapasitas kilang minyak lokal ke pemerintah Indonesia—rencana yang kelak batal pada tahun itu juga karena tekanan para pejabat AS.

Pendapat Diplomat Polandia yang Berbeda

Apa yang bisa menggambarkan kebingungan para kader PKI terangkum dalam kabel diplomatik antara pengamat “Barat” dan aktivis PKI di Jakarta dan Jawa Tengah, termasuk di Yogyakarta. Dokumen bertanggal 20 November 1965 ini menjelaskan bahwa dari “sumber wartawan Australia yang bisa dipercaya,” yang baru kembali dari Jawa Tengah, “sumber orang PKI yang dia wawancara … kebingungan luar biasa” atas peristiwa 30 September. Seorang kader PKI mengatakan ia bingung setengah mati dan tak tahu apa pun soal gerakan tersebut. Kawat diplomatik juga menyarankan pejabat AS harus menyadari bahwa orang-orang yang ditangkap atau dibunuh—mereka yang diduga anggota dan simpatisan PKI—dalam kampanye pembantaian massal, tidak punya peran apa pun atau bahkan sama sekali tidak tahu Gerakan 30 September. Kendati menyarankan semacam kehati-hatian, AS sendiri mulai menawari dukungan penting secara rahasia atas kampanye pembunuhan tersebut.

menarik lain adalah pandangan yang diberikan Sekretaris Pertama Kedubes Polandia, Andrzej Gradziuk, dalam satu pertemuan dengan staf Kedubes AS. Pendapatnya sama sekali berbeda dari kesimpulan banyak orang. Gradziuk mengatakan bahwa Gerakan 30 September dilancarkan oleh Angkatan Darat sendiri. Ia mengatakan ide gerakan ini di luar PKI, dan diniatkan sebagai “operasi antar-pemerintahan untuk menjungkalkan segelintir perwira tinggi”. Tak ada niat buat membunuh jenderal-jenderal itu, ujar Gradziuk. “Mengapa PKI diam saja menghadapi represi Angkatan Darat bila mereka secara partai dituduh terlibat?” ujar Gradziuk, penasaran.