Kekhawatiran Bedjo beralasan.

Pada 1966, partai komunis terbesar ketiga di dunia tumbang. Pucuk pimpinannya habis. Dalam pembantaian 1965-1966, pelbagai angka diajukan oleh lembaga dan perorangan untuk memastikan jumlah korban. Laporan CIA pada 1968 menyebut 250 ribu korban jiwa; estimasi ilmuwan politik Ben Anderson 1 juta; sementara Sarwo Edhie, yang mengomandoi pembantaian melalui RPKAD, menyebut 3 juta korban. Antara Oktober 1965-Maret 1966, pembumihangusan terhadap PKI berjalan mulus dan membuat—seperti ditulis sejarawan John Roosa—Peristiwa Madiun 1948 kelihatan tidak ada apa-apanya. Kepemimpinan PKI memang dihancurkan selama Peristiwa Madiun. Namun pada awal 1950an, di tangan generasi mudanya, partai kembali bangkit dan duduk di peringkat empat pada pemilu 1955. Berbeda dari tahun 1965, tak ada perburuan sistematis dalam peristiwa yang lebih mirip perang sipil itu. Pada 1990, jurnalis States News Service Kathy Kadane menulis kisah Robert J. Martens, seorang staf diplomatik Amerika Serikat yang mengumpulkan 5.000 nama orang-orang kiri yang bergabung dalam PKI serta organisasi-organisasi terafiliasi: SOBSI, Gerwani, Lekra, dst. Martens adalah seorang pakar Uni Soviet dan staf biro politik kedubes AS di Jakarta. Tulisan Kadane diterbitkan beerapa media, termasuk Washington Post pada Mei 1990.

Daftar itu membantu tentara” ujar Martens kepada Kadane. “Mereka mungkin sudah membunuh banyak orang dan tangan saya pun berlumuran darah, tapi bukan berarti semuanya buruk. Ada kalanya Anda harus bertindak keras dalam saat-saat yang menentukan." Keterangan Kadane dibantah oleh Marshall Green, mantan dubes AS untuk Indonesia pada tahun 1965. Kepada New York Times pada Juli 1990, Green yang sudah pensiun menyebut tulisan Kadane “sampah”. Green menerangkan bahwa AS memang terlibat dalam berbagai peristiwa politik di Asia Timur. “Namun kali ini tidak,” katanya. Namun dalam transkrip wawancara yang dirilis Kadane, Green membenarkan keterlibatan staf diplomatik AS. Ia mengklaim bahwa orang Indonesia pada saat itu sulit itu melakukan profiling semacam itu karena kuatnya pengaruh PKI di sejumlah instansi, termasuk militer (Angkatan Udara). Soal apakah tentara Indonesia hanya bergantung pada sumber data AS, Green tidak menjawab