Mengawasi Warga Dunia

Ketika diwawancarai Kadane, mantan Direktur CIA William Colby membandingkan profiling terhadap tokoh-tokoh PKI dengan Phoenix Program, suatu aktivitas pengumpulan data intelijen terpadu yang dilakukan militer AS dan Vietnam Selatan terhadap komunis Vietcong antara 1967-1972. "Identifikasi atas tokoh-tokoh komunis lokal [para pemimpin komunis] dirancang supaya mereka menyerah, Anda tangkap mereka atau Anda tembak,” ucap Colby. Jurnalis investigatif Seymour Hersh, mengutip statistik yang diterbitkan Vietnam Selatan, menyebutkan angka nyaris 41 ribu jumlah korban tewas akibat penyiksaan, pembunuhan, perkosaan selama program tersebut berlangsung. Baik Phoenix Program maupun profiling anggota PKI merupakan bagian dari program AS (dan lebih khususnya operasi kontrainsurgensi dalam kasus Vietnam) untuk menghalau pengaruh komunis selama Perang Dingin. Di dalam negeri, terdapat beberapa kebijakan profiling serupa terhadap siapapun yang dianggap ‘musuh negara’. Pada tahun 1938 House Un-American Activities Committee didirikan untuk mendata dan menginvestigasi aktivitas orang atau lembaga yang dicurigai sebagai komunis. Komite ini sedemikian berkuasa pada tahun 1950an. Ribuan warga AS yang bekerja di pemerintahan, militer, hingga sektor swasta seperti di studio-studio Hollywood dipecat. Setelah pangkalan militer AS di Pearl Harbour diserang oleh Jepang pada 1941, Presiden AS Franklin D. Roosevelt mengeluarkan executive order yang memerintahkan penahanan orang-orang Jerman, Italia, dan Jepang di AS, yang sebelumnya telah masuk ke dalam database pemerintah. Logika yang sama diteruskan pada masa pemerintahan Obama. Pada 2012, Washington Post membongkar keberadaan “Disposition Matrix” yang memuat nama-nama pihak yang diduga membahayakan keamanan AS. Sama dengan Phoenix Program, proyek ini melampaui teritori AS, hingga ke tempat-tempat seperti Pakistan, Afganistan, Somalia, dll., yang selama ini menjadi wilayah operasi jaringan al-Qaeda. Kriteria siapa saja yang dianggap mengancam ditentukan secara manasuka oleh National Counterterrorism Center (NCTC) dan CIA. Dalam berbagai operasi yang melibatkan pembunuhan warga sipil selama Orde Baru, Indonesia nampaknya belajar banyak dari program-program di atas. Namun, perlu diingat bahwa daftar-daftar tersebut merupakan daftar yang sangat rahasia, tidak pernah sengaja dibocorkan ke publik, dan dapat diidentifikasi jelas siapa lembaga yang merilisnya. Mekanisme yang telah dipilih negara untuk membatasi pengaruh HTI di masyarakat adalah satu hal. Namun, beredarnya daftar anggota HTI adalah hal lain yang memunculkan sejumlah pertanyaan terkait apa yang akan dilakukan negara pasca pembubaran dan kemungkinan penggunaan cara-cara lama seperti pada masa Orde Baru.

sejarah