Pendidikan karakter sudah tak asing bagi insan guru yang dikenal dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.

Tujuan pendidikan karakter.

Untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan, dan mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia serta merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan.

Konsep diatas adalah teori yang indah kita baca. Betapa eloknya jika PPK terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam ranah masyarakat yang luas. Tetapi PPK dalam tataran diatas hanya sebuah cita-cita saja belum terinternalisasi dalam jiwa para orang-orang dewasa. Berbeda dengan konsep dan penerapan pendidika karakter di sekolah. Guru mengawal dengan ketat perkembangan dan perubahan sikap peserta didiknya agar kelak menjadi orang yang berhati mulia berperilaku bijak. Tetapi saat dihadapkan pada situasi kekinian dengan hingar-bingarnya pilpres, maka PPK menjadi dipertanyakan. Penguatan karakter yang sudah susah payah dibangun oleh institusi pendidikan menjadi bias dan "buyar". Pasalnya masyarakat saat ini tengah kenyang dipertontonkan aksi dan tindakan yang jauh dari nilai karakter itu sendirian. Saling hujat, menyakiti, memfitnah (hoax), iri dan dengki menjadi menu sehari-hari. Tak disadari, bahwa mereka telah meracuni bangsa ini dengan saling mencaci dan memusuhi. Bukankah pesta demokrasi ini menjadi pesta keangkuhan saling merasa benar sendiri dan paling baik sendiri.

Para guru di sekolah harus menelan pil pahit saat ia dipaksa tetap nenjadi pendidik sementara di luar terjadi pengkerdilan terhadap pendidikan karakter yang selalu digaungkan oleh insan guru yang tak kenal pamrih. Ada perang dingin antara pendidikan dengan politik. Ada kontraproduktif antara institusi pendidikan dengan wilayah mereka. Pertanyaannya haruskah PPK terus dilanjutkan?. Jawabannya tentu harus, tetapi sampai kapan gangguan pada PPK itu terus terjadi?. Sudah 'kadung' judulnya "penguatan" maka penguatan karakter tetap menjadi ruh bagi perbaikan perilaku anak bangsa yang besar ini.