ATMOSFIR DEMOKRASI DI SEKOLAH

Oleh : Nefrizal, S.Pd

Guru SMK Negeri 1 Tanjung Raya

Kabupaten Agam Sumatera Barat

#TantanganGuruSiana hari ke-58

Sekolah adalah tempat pendidikan dan pengajaran berlangsung. Disekolah, diruang-ruang kelas guru mengajarkan tentang demokrasi Pancasila. Siswa pun mendapatkan ilmu tentang pendidikan demokrasi, pemilihan umum, hak dan kewajiban warga negara dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang harus dicermati oleh guru bahwa sekolah bukan untuk tempat berkampanye. Apalagi menjelang Pemilu Kepala Daerah disebagian besar wilayah Indonesia yang akan tetap dilangsungkan oleh KPU di akhir tahun 2020 ini.

Sesuai dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, pemilihan wakasek dilakukan oleh dewan Pendidik secara langsung oleh warga sekolah. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang kewajiban guru dan wakil kepala sekolah dan Kepala sekolah serta pengawas. Untuk memilih wakasek dibentuk kepanitian yang dipilih diantara guru dan tenaga kependidikan. Panitia memiliki hak untuk memilih serta dipilih. Panitia berhak membuat atau merevisi tata tertib pemilihan sebelumnya yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada warga sekolah.

Selanjutnya Panitia yang terbentuk melakukan penjaringan calon wakasek dan pemilih. Pada dasarnya seluruh PNS yang memenuhi persyaratan berhak untuk diusulkan dan dipilih menjadi calon wakasek. Syarat-syarat menjadi calon wakil kepala sekolah SMA/SMK ditentukan oleh panitia antara lain, kriterianya sebagai berikut :

1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sehat jasmani dan rohani.

3. Jujur, adil, amanah dan tidak tercela.

4. Mampu berorganisasi, bekerja sama (team work), serta berpikiran maju dan siap menerima perubahan.

5. Memiliki komitmen yang jelas terhadap kemajuan sekolah.

6. Mampu menyusun, melaksanakan, dan melaporkan program kegiatan sekolah.

7. Memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan sekolah.

8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mau mendengarkan, menampung dan memperjuangkan aspirasi warga sekolah.

9. Mampu melaksanakan amanah/kepercayaan secara terbuka/transparan dalam manajemen.

Kriteria di atas tergantung keputusan bersama dalam menjaring calon wakasek disekolah masing-masing.

Selanjutnya panitia menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan langsung wakasek. Setelah dilakukan penghitungan suara maka ditetapkanlah hasil keputusan pemilihan wakasek di sekolah. Hasil keputusan ini diteruskan ke Dinas Pendidikan Propinsi sebagai dasar Dinas Pendidikan membuat Surat Keputusan tentang pemilihan Wakil Kepala Sekolah.

Dalam pemilihan kepala sekolah ini mungkin beberapa sekolah mempunyai metode dan cara yang berbeda-beda tetapi pemilihan wakil kepala sekolah di SMA/SMK merupakan sebuah bentuk pengamalan demokrasi di lingkungan sekolah. Dengan adanya pemilihan langsung ini diharapkan wakasek adalah orang yang bekerja membantu kepala sekolah dengan legitimasi dari anggota sekolah itu sendiri. Sehingga sekolah dapat berjalan sesuai dengan harapan civitas akademik di sekolah. Selain pemilihan wakil kepala sekolah, disekolah pun diselenggarakan pemilihan ketua OSIS sebagai pelajaran langsung bagi siswa dalam berdemokrasi.

Bukittinggi, 21 Juli 2020