GAJI KETIGA BELAS DAN RESESI EKONOMI INDONESIA (Hari ke-75)

Oleh : Nefrizal, S.Pd

Guru SMK Negeri 1 Tanjung Raya

Kabupaten Agam Sumatera Barat

#TantanganGuruSiana hari ke-75

Dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama lima bulan lebih ini sejak Maret 2020 telah menyebabkan perlambatan ekonomi dunia. Hal ini berimbas juga kepada perekonomian Indonesia. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Singapura sudah masuk dalam resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonominya minus. Minus disini karena anggaran belanja pemerintah tidak berjalan semestinya. Walaupun dana pemerintah melimpah tetapi kalau tidak dibelanjakan maka tidak ada pergerakan ekonomi. Proses belanja yang terjadi dimasyarakat termasuk salah satu penggerak roda ekonomi.

Dengan diterbitkannya Perpres No. 72 Tahun 2020 pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran Rp. 695,20 Trilyun yang akan dibagi dalam beberapa pos anggaran yaitu Pos Kesehatan Rp. 87, 5 Trilyun Perlindungan Sosial Rp.203,9 Trilyun Dukungan UMKM Rp. 123,7 Trilyun Insentif Dunia Usaha Rp.120,6 Trilyun, Pos Sektoral dan Pemda Rp. 106,1 trilyun dan Dukungan Korporasi Rp. 53,57 Trilyun. (sumber NRC). Pemerintah berharap penyerapan anggaran ini dapat mendokrak belanja dalam negeri sehingga dapat mempersempit gap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua.

Dari PEN diatas pemerintah akan segera mencairkan dana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat termasuk pos anggaran perlindungan sosial dan Pos sektoral dan pemda. Sehubungan dengan hal itu pemerintah akan segera mencairkan Gaji ketiga belas yang merupakan pos anggaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanja dari PNS, TNI /POLRI dan pensiunan. Kementerian Keuangan RI telah merilis Nota Dinas Nomor : 655/PB/2020 tentang langkah-langkah pelaksanaan pembayaran gaji pensiun, tunjangan atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2020.

Dalam lampiran Nota Dinas Kemenkeu diatas dilengkapi dengan lampiran petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas ini. Lampiran Nota Dinas Kemenkeu ini mengatur siapa saja yang berhak menerimanya, siapa yang tidak berhak menerimanya, besaran gaji ketiga belas yang diberikan dan hal-hal teknis tentang pembayaran gaji ketiga belas. Gaji ketiga belas pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk PNS, prajurit TNI/POLRI dalam memasuki tahun ajaran baru sekolah. Kenapa hal ini terlambat diterima karena keraguan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi walaupun akhirnya hal ini akan tetap juga dicairkan. Belanja masyarakat kelas menengah kebawah ini akan menggerakkan ekonomi karena meningkatnya daya beli masyarakat. Jadi harapannya tetap kepada PNS, prajurit TNI/POLRI ini yang sudah mendapat dana gaji ketiga belas untuk belanja. Walaupun belanja konsumtif tetapi daya beli akan terdongkrak. Jadi walaupun Indonesia akan menghadapi resesi ekonomi tetapi dengan pemberian gaji ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI/ POLRI ini berharap dapat mengurangi depresi ekonomi Indonesia.

Dalam beberapa hari ini, pencarian gaji ketiga belas akan segera dilaksanakan dalam rentang tanggal 6 sampai 10 Agustus 2020. Jadi selamat berbelanja bagi penerima gaji ketiga belas. Belanja yang berguna untuk mengatasi pangan dan kesehatan. Karena dampak pandemi ini belum juga dapat dipastikan kapan berakhir, tetapi untuk hal pangan dan kesehatan tetap akan berjalan. Menurut para ahli pos anggaran untuk perlindungan sosial itu yang lebih efektif adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena dengan BLT masyarakat dapat berbelanja langsung di warung tetangga dan sebagainya yang bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kalau selama ini dengan Bantuan Sosial (bansos) yang merupakan proyek juga penulis yakin dana ini akan membuka peluang korupsi cluster baru di Indonesia. Semoga pemerintah bisa mengambil kebijakan pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran dan transparan. Semoga.

Bukittinggi, 7 Agustus 2020