Oleh : Nefrizal, S.Pd

Sebuah negara yang maju diiringi dengan banyaknya pembangunan akan meminta sebuah pengorbanan. Sudah jamaknya seperti itu. Jika kita ingin membangun jalan saja misalnya maka lahan atau tanah warga yang berada di pinggiran jalan akan dibebaskan dan mendapatkan ganti rugi. Diganti tetapi rugi bukan diganti kerugiannya. Itulah sebuah pengorbanan dalam pembangunan. Begitu juga dengan pembangunan di negara Indonesia yang besar dan luas ini. Setiap gerak pertumbuhan pembangunan akan meminta pengorbanan dari warga apakah itu pembebasan lahan, kemacetan selama proses pembangunan dan lain sebagainya.

Kalau pembangunan itu nantinya dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi kalau pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara diperuntukkan memudahkan investor asing mengeruk seluas-luasnya kekayaan bumi negeri ini. Dimana letak pembangunannya. Membangun untuk siapa?

Sama persis fakta dan kenyataannya yang kita temui hari ini dari pemerintah yang berkuasa sekarang. Membangun infrastruktur dengan modal hutang luar negeri agar investor masuk kedalam negeri. Investor asing tidak menggunakan tenaga kerja lokal tetapi diimpor dari negerinya sendiri dan dibayar mahal. Semua bahan pembangunan pabriknya diimpor dari negeri mereka. Barang bekas dari negerinya dipoles seperti baru dan dihargai dengan harga baru. Semua itu dihitung sebagai hutang negara Indonesia. Lantas hasil bumi yang mereka kelola tidak dilakukan pemurnian di Indonesia. Bahan mentahnya yang dibeli dengan harga murah. Investor diberi keringanan pajak. Lalu Indonesia dapat apa? Limbah dan polusi.

Otak waras siapa yang bisa dibohongi seperti itu secara terang-terangan. Pemerintah sebenarnya membangun untuk siapa? Tidak puas dengan kebijakan yang merugikan rakyat, pemerintah sekarang mendesak DPR RI untuk kembali memperbudak rakyatnya karena disuruh oleh investor asing dan aseng. Hal-hal yang memusingkan pengusaha asing seperti kenaikan UMR setiap tahun. Biaya birokrasi yang penuh kolusi, korupsi dan nepotisme menjadikan pengusaha asing tidak betah berinvestasi di Indonesia. Permintaan ketamakan investor asing dan aseng itu diluluskan oleh pemerintah dengan alasan adanya pembangunan. Jadilah DPR RI mengesahkan undang-undang omnibus law yang penuh tanda tanya dan curiga.

Kalau selama ini kapitalis (pengusaha besar) sudah diberikan kesempatan untuk mengeruk kekayaan Indonesia tetapi masih sedikit untungnya. Pengusaha kapitalis masih bayar pajak, masih harus beli produk lokal, masih diatur keuangannya maka dengan omnibus law ini semakin terbuka luas kekuasaan pengusaha kapitalis asing dan aseng. Penguasaan investasi diberikan kepada Lembaga swasta yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberikan hak prerogatif menguasai aset-aset negara. Sehingga sangat merugikan negara karena aset-aset negara dikelola swasta. Kewajiban negara mengelola air, bumi dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sudah berpindah kepada lembaga swasta. Tidak saja sekarang perbankan sudah dikuasai lembaga swasta termasuk Bank Indonesia bukan milik negara lagi. Sekali lagi negara kita sudah dalam cengkeraman oligarki. Pengusaha sudah mengambil alih negara. Selamat berpesta kapitalis asing.   

Sumber : Disarikan dari beberapa sumber tulisan dan acara diskusi publik.

Bukittinggi, 12 Oktober 2020