Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Namun, di Indonesia, kurikulum pendidikan kerap berubah-ubah, seolah menjadi "proyek eksperimen" yang tidak pernah tuntas. Berbeda dengan negara maju seperti Finlandia, Jepang, atau Singapura yang memiliki sistem pendidikan stabil, Indonesia justru berganti kurikulum hampir setiap pergantian menteri. Lantas, mengapa hal ini terjadi, dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan kita?

1. Perubahan Kurikulum sebagai "Legacy" Politik

Salah satu penyebab utama seringnya perubahan kurikulum adalah faktor politis. Setiap menteri pendidikan baru cenderung ingin meninggalkan jejak dengan menciptakan kurikulum "baru", seolah-olah perubahan itu adalah sebuah inovasi. Padahal, di negara maju, perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan riset mendalam dan evaluasi jangka panjang, bukan sekadar ganti pemimpin.

2. Kurangnya Evaluasi Mendalam Sebelum Perubahan

Negara seperti Finlandia hanya melakukan perubahan kurikulum setiap 10-15 tahun setelah melalui penelitian panjang. Sementara di Indonesia, kurikulum berganti sebelum dampak kurikulum sebelumnya benar-benar terukur. Contohnya, Kurikulum 2013 (K13) yang diganti dengan Kurikulum Merdeka hanya dalam waktu singkat, tanpa evaluasi komprehensif.

3. Tidak Ada Konsistensi Visi Pendidikan Nasional

Indonesia belum memiliki grand design pendidikan yang jelas. Setiap rezim membawa kebijakan berbeda, sehingga guru dan siswa harus terus beradaptasi. Di Singapura, misalnya, kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan berbasis teknologi dan kreativitas, sementara di Indonesia, perubahan seringkali hanya bersifat kosmetik (misalnya perubahan nama atau struktur mata pelajaran).

4. Dampak Negatif: Guru dan Siswa Kebingungan

Perubahan kurikulum yang terlalu cepat menimbulkan berbagai masalah, seperti membuat guru kewalahan karena harus terus mengikuti pelatihan baru, menjadikan siswa sebagai kelinci percobaan sistem yang belum teruji, serta memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan—terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas pendukung kurikulum baru.

Solusi: Belajar dari Negara Maju

Solusi untuk menstabilkan kurikulum pendidikan Indonesia adalah dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara maju, yaitu menerapkan kurikulum berbasis riset (bukan kepentingan politis), melakukan evaluasi jangka panjang sebelum perubahan, serta menjaga konsistensi visi pendidikan dengan melibatkan praktisi (bukan hanya birokrat).

Kesimpulan

Perubahan kurikulum seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar proyek simbolis. Indonesia perlu berhenti menjadikan kurikulum sebagai "ajang ganti menteri, ganti kebijakan", dan mulai membangun sistem yang stabil seperti negara maju. Bagaimanapun, pendidikan bukanlah eksperimen, melainkan investasi masa depan bangsa.

Bagaimana pendapat Anda?