Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilaporkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pengguna. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas uang publik yang dikelola berupa penyajian laporan keuangan yang relevan, jujur dan transparan kepada publik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan laporan keuangan tersedia dan dapat diakses o pengguna. Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu kompetensi aparatur pemerintah.

Dalam hal ini, aparatur pemerintah daerah dimaksud memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten, diharapkan penyampaian laporan keuangan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi terhambat (Insani, 2009).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada Pernyataan No. 01 menyebutkan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualititatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik kualitatif yang tertera pada PP No. 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kompetensi sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja.

Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sesuai dengan profesi yang dijalani untuk pekerjaan dan tanggung jawab dengan dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai.

Penyajian laporan keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD provinsi Sumatera Selatan baik, secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan) dapat dilaksanakan dengan baik. Kompetensi aparatur pe merintah perlu ditingkatkan sehingga berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Oleh :

Ahd Zulfikri Nasution

Mahasiswa Stei SEBI Depok