Saat ini berbagai negara di dunia masih disibukan dengan segala bentuk upaya untuk mengatasi suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona atau dikenal dengan istilah COVID-19 (Corona Virus Diseases-19).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara , tak terkecuali Indonesia. Dampak yang begitu terasa ketika Pandemi COVID-19 telah mengguncang beberapa sector, salah satunya sector ekonomi. Dimana perekonomian Indonesia berpeluang untu masuk kefase resesi.

Sector perekonomian yang menurun juga memberikan sejumlah tantangan bagi lembaga keuangan perbankan di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Permasalahan yang dihadapi oleh berbagai bank yakni likuiditas dan rasio pembiayaan yang bermasalah.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini mengingatkan kita kepada krisis ekonomi pada tahun 1998. Dimana bank syariah dapat bertahan melewati krisis. Dasar yang membuat bank syariah mampu melewati krisis adalah karena bank syariah tidak beroperasi pada suku bunga, dan bank syariah memiliki prinsip bagi hasil dan bagi rugi dimana risiko bisnis harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bekerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pelaksana usaha).

Selain itu, bank syariah turut mengambil peran dalam membuat keringanan pembiayaan kepada nasabah di masa pandemi COVID-19. Sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berupa keringanan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terkena dampak COVID-19 dalam bentuk penangguhan pembayaran selama 1 tahun dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan kriteria dan kondisi nasabah yang mengacu pada ketentuan OJK.

Kebijakan saat ini dinilai sangat tepat untuk meringankan nasabah pembiayaan yang terkena dampak pandemic dengan tetap menjaga kepentingan nasabah penyimpan dana serta keberlanjutan perekonomian ke depan.

Oleh : Laila Nur Fitri

(Mahasiswa STEI SEBI )