LPMP Bali menyelenggarakan rapat koordinasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Bali. Rapat diselenggarakan di Hotel Plagoo Holiday Jalan Dalem Tarukan Taman Mumbul Nusa Dua Badung. Waktu penyelenggaraannya 4 - 6 Maret 2020. Rapat diikuti oleh perwakilan pengawas sekolah SD dan SMP, koordinator pengawas, pejabat Dinas Pendidikan dan Pejabat Bappeda dari delapan kabupaten/kota dan provinsi di Bali.

Ketua Panitia Kegiatan, menyatakan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan selama 2019, evaluasi program kemitraan LPMP Bali dengan stakeholder pendidikan di kabupaten/kota dan merancang program penjaminan mutu 2020. Pada akhir kegiatan setiap kabupaten/kota dan provinsi harus menetapkan sekolah yang akan mendapat pendampingan penjaminan mutu pendidikan di sekolah oleh LPMP Bali.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada tiga hal penting dalam konteks pendidikan di Bali yaitu akses, mutu dan tata kelola. JIka diumpamakan seperti distribusi air ke sekolah maka akses dapat diumpamakan jaringan air. Setelah jaringan air itu masuk ke sekolah lebih lanjut bagaimana kualitas air yang sudah masuk (mutu), dan bagaimana pengaturan/tata kelola distribusi akses dan mutu air tersebut. Seperti itu analogi pendidikan di Bali. Penting dalam penetapan strategi dan pelaksanaan sinergi ketiga hal tersebut. Beliau juga berharap agar hasil pemetaan mutu pendidikan tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan perencanaan program tahun 2020.

Selanjutnya narasumber dari widyaiswara LPMP Bali menyampaikan tentang evaluasi pelaksanaan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan di Bali. Juga disampaikan mengenai praktik baik-praktik baik dalam penjaminan mutu, pengembangan literasi dan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Sebelum penutupan kegiatan pada Jumat, 6 Maret 2020 peserta dari kabupaten/kota membuat rancangan sekolah yang akan didampingi dalam penjaminan mutu oleh LPMP Bali 2020. Penetapan sekolah berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan oleh LPMP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu 2019 dan rapot mutu sekolah.

Pada akhirnya untuk megawal proses penjaminan mutu pendidikan diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, stakeholder sekolah dengan kebijakan Merdeka Belajar Mas Mendikbud Nadiem Makarim, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi ini akan terwujud jika telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.