Diantara beragam agenda pembangunan kabupaten Wonogiri, pendidikan menjadi salah satu agenda penting dan strategis Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Wonogiri dibawah pimpinan Joko Sutopo dan Edy Santosa, SH. Melalui Panca Program, pendidikan menjadi salah satu bagian realisasi program dengan mengusung tagline “Wonogiri Gratis Sekolahe Lan Pinter Rakyate”, yaitu kebijakan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (Pak Jekek) dalam mewujudkan pendidikan dasar gratis dan memberikan beasiswa kuliah kepada putra-putri Wonogiri berprestasi. Komitmen seorang Pak Jekek memberikan modal kepada generasi penerus dengan kapasitas kelimuan yang benar-benar berkualitas, tantangannya kedepan semakin berat. Program pemerintah tidak hanya pada pendidikan dasar, bahkan dimulai dari pemberian Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nilai anggaran Rp. 12,8 milyar pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 nilainya meningkat menjadi Rp. 14 milyar dan Rp. 350 juta dari APBD Kabupaten Wonogiri. Melansir dari www.wonogirikab.go.id (04/03/2020), hingga akhir tahun 2018 telah ada kurang lebih 496 mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Kepemimpinan Joko Sutopo (Pak Jekek) dan jajarannya dalam mengupayakan investasi sumber daya manusia (SDM) dengan pendidikan patut mendapatkan apresiasi positif. Dimana kebijakan tersebut mampu mengakomodir kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua (education for all) semakin dirasakan masyarakat, karena pendidikan menjadi kebutuhan pokok (basic needs) dalam kehidupan.

Slogan “Sesarangen Mbangun Wonogiri” menjadi semangat bersama, sehingga kritik dan saran kepada kebijakan Pemkab Wonogiri menjadi hal yang sewajarnya dalam kultur demokrasi kita. Maka, tulisan ini adalah upaya sumbang saran dari salah satu putra Wonogiri “Pesisir Pantai Selatan” yang bersimpati pada keberlangsungan pendidikan di Wonogiri. Harapannya tulisan ini menjadi salah satu pertimbangan Pak Jekek dan jajarannya dalam membuat kebijakan pendidikan di masa akan datang.

Membangun Wonogiri dalam konteks pendidikan tentu tidak hanya cukup memberikan kemudahan akses terhadap pendidikan melalui beasiswa dan sekolah gratis, lebih dari itu pendidikan harus dibangun prosesnya dan standar output mutunya. Pernyataan tersebut muncul berdasarkan asumsi bahwa pemberian beasiswa akan memicu munculnya sarjana-sarjana yang berkompeten untuk pembangunan Wonogiri di masa depan.

Standar Proses Pendidikan

Salah satu bagian standar proses pendidikan adalah pembelajaran, problem mendasar adalah implementasi kurikulum yang berbeda diantara sekolah (kota-desa, regular,dan SSN), hal tersebut disebabkan mapel antar sekolah tidak sama, kualifikasi guru antar sekolah tidak sama, dan jumlah guru antar sekolah tidak sama. Mengurai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, Pemkab Wonogiri bersama dinas pendidikan terkait membuat regulasi tentang penyetaraan standar proses pendidikan yang akan dilakukan setiap lembaga pendidikan di lingkungan kabupaten Wonogiri.

Apabila penyetaraan terasa sulit karena problem perbedaan sebagaimana penjelasan di atas, maka Pemkab Wonogiri bisa memakai kebijakan unifikasi (sekolah alternatif), yaitu sebuah kebijakan agar sekolah-sekolah mengembangkan dan menjalankan standar kurikulum mereka sendiri disamping menjalankan amanat kurikulum nasional. Artinya, sekolah diberi keleluasaan mengembangkan proses pendidikan dengan keunikan dan ragam nilai-nilai lokal yang dimiliki. Contoh, kecamatan Paranggupito adalah wilayah pesisir pantai. Maka, lembaga pendidikan di sana bisa dipacu untuk mengembangkan pola-pola pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem pantai. Menjadi tambahan bahwa ide unifikasi merupakan bentuk respon putra daerah terhadap konsep “Merdeka Belajar” yang diwacanakan Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Impian Output Mutu Pendidikan

Pemkab Wonogiri menghendaki pemberian beasiswa akan memunculkan SDM berkualitas dengan keilmuan mumpuni, yang pada gilirannya akan membantu pembangunan Wonogiri di masa depan. Sehingga menjadi konsekuensi bagi Pemkab Wonogiri untuk dapat menentukan skala prioritas SDM yang dibutuhkan di masa depan, bukan hanya sekedar memberikan beasiswa kepada putra putri Wonogiri yang pintar secara kognitif namun minim visi membangun daerah ke depan.

Pemda Kabupaten Wonogiri dalam menentukan skala prioritas SDM harus memperhatikan problem dan kebutuhan masyarakat Wonogiri masa sekarang dan yang akan datang. Misalnya, problem klasik soal kekeringan, membutuhkan tenaga ahli klimatologi dan geografi untuk mengatasi hal tersebut. Maka, Pemkab Wonogiri membuka beasiswa untuk bidang keahlian tersebut. Atau jika membutuhkan insinyur pertanian yang dapat mengembangkan varietas bibit unggulan khusus wilayah Wonogiri, maka prioritas beasiswa dapat diberikan kepada putra-putri Wonogiri untuk belajar menjadi ahli pertanian. Selanjutnya, Wonogiri minim regenerasi mubaligh dan ulama sehingga mengakibatkan keringnya spriritualitas, maka beasiswa juga dapat diprioritaskan untuk pembibitan mubaligh dan ulama, bekerja sama dengan Departemen Agama serta melibatkan pondok pesantren (Ponpes) yang ada di Wonogiri. Misalnya, Ponpes Sunan Gunung Jati di Kismatoro, Ponpes Al Fatah di Pule, Kec. Wonogiri, dan Ponpes IT Al Huda di Bulusulur.

Harapannya jangan sampai anggaran beasiswa untuk mendapatkan SDM berkualitas hanya berakhir pada kemudahan untuk akses pendidikan. Tugas selanjutnya dari Pemkab Wonogiri dan masyarakat seluruhnya adalah memastikan bahwa penerima beasiswa tidak hanya pintar malainkan punya visi kedepan untuk membangun daerah dan mau kembali memajukan Wonogiri dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Tentu kita tidak menginginkan 496 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Pemkab Wonogiri pada akhirnya mangkir dari tanggung jawab moralnya sebagai putra-putri daerah terbaik.

Titik Simpul

Problem pendidikan di Wonogiri begitu beragam dan kompleks. Namun, bukan berarti tidak ada jalan. Problem tersebut pasti ada penyelesainnya, asal kan kita semuanya seluruh elemen Wonogiri bersatu padu menuntaskannya. Berikan otonomi dan payung hukum kepada seluruh akademisi dan praktisi pendidikan di Wonogiri, agar mereka leluasa berkreasi menuntaskan problem pendidikan di masing-masing wilayah Wonogiri dengan segenap kapasitas dan bidang keilmuannya.