Menyoal tentang tes PPPK Guru 2021 memang tidak ada habisnya. Seperti yang saya tuliskan kemarin. Setelah tulisan tersebut saya posting berbagai reaksi muncul. Dari rekan sesama ASN, dari Guru honorer, dari rekan yang kebetulan menjadi pengurus yayasan, juga dari rekan-rekan yang masih setia mengabdi di lembaga swasta.

Sejatinya, menulis merupakan salah satu media komunikasi yang efektif. Nggak percaya? Coba cek status emak-emak yang suaminya males bantu-bantu pekerjaan rumah... Uhuk..uhuk. Mereka istikamah nyindir para suami lewat status WA maupun medsos yang lain.

Masih nggak percaya? Coba cek status seseorang yang ngasih hutang temannya tapi temannya tidak kunjung membayar. Biasanya mereka nggak berani nagih secara langsung, beraninya ya nyindir-nyindir gitu lewat medsos.. Hiks.. Oleh karena itu saya kerap menyentil orang-orang yang berkepentingan pada suatu permasalahan dengan menulis.

Kembali ke pokok persoalan. Biasanya setiap menulis saya akan memilih satu sudut pandang. Kebetulan kemarin yang saya pilih dari Guru swasta yang kebetulan kelulusan tes PPPK Tahap 2-nya masih tertunda karena tidak memiliki sertifikat pendidik. Mereka menghadapi persoalan seperti yang sudah saya sampaikan.

Pendidikan di lembaga swasta tidak hanya melibatkan pihak yayasan dan Guru. Namun, ada pihak-pihak lain yang juga harus terlibat. Ada pemerintah dengan kebijakan dan dana BOS-nya juga orang tua yang notabene turut menyokong jalannya pendidikan di lembaga swasta lewat SPP.

Ada salah satu teman FB yang turut memberi komentar. Ia berkomentar bahwa ada lembaga swasta yang menggaji gurunya di atas rata-rata. Bahkan di atas gaji ASN. Namun, jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

Komentar rekan tersebut tidaklah salah. Memang ada lembaga yang berani menggaji tinggi gurunya hingga di atas gaji ASN. Tentu saja lembaga tersebut sudah tenar karena memiliki segudang prestasi. Oleh sebab itu wali murid berani mengeluarkan biaya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah supaya putra/putrinya bisa sekolah di sana.

Tapi bagaimana dengan lembaga yang lain? Terutama lembaga yang masih merintis? Tentu saja mereka harus bekerja lebih keras lagi guna mencari pemasukan. Oleh karena masih minim peserta didik, guru yang mengabdi harus rela dibayar sesuai SPP yang masuk. Bahkan Lillahita'allah.

Menghadapi keadaan seperti itu yayasan, guru, dan wali murid harus bahu membahu untuk memajukan lembaga. Guru lebih giat mendidik siswa supaya berprestasi, yayasan bekerja keras untuk menyediakan fasilitas yang memadai, dan wali murid memberikan sokongan (baca:biaya pendidikan untuk gaji guru) yang lebih tinggi.

Bila hal di atas dilakukan, bukan tidak mungkin ke depan lembaga tersebut menjadi lembaga yang bunafit. Saya sendiri mengalami, bekerja di lembaga swasta dengan gaji jauh di bawah UMK. Alhamdulillah ketika keluar gaji sudah mencapai UMK. Sekarang sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Banyuwangi.

Tidak semua guru swasta sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mereka juga warga negara, berhak mendapatkan penghasilan yang layak. Karena itu mereka juga berhak untuk mengikuti tes PPPK. Salam literasi!

Ngampelrejo, 17 Januari 2022