Seleksi PPPK Guru Tahap 2 telah berlalu. Ada raut sumringah pada mereka yang mencapai Passing Grade dan memenuhi formasi. Namun, tidak sedikit yang kembali menelan pil pahit karena gagal mengisi formasi.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peserta seleksi PPPK Tahap 2 adakah mereka yang terdata pada sistem Dapodik. Baik guru honorer di sekolah negeri maupun guru swasta di bawah kendali yayasan.

Kesempatan ini tidak disia-siakan. Baik l guru honorer maupun swasta. Memperbaiki nasib dan menambah penghasilan, menjadi motivasi utama untuk turut berkompetisi. Jauh-jauh hari mereka mempersiapkan diri. Mulai dari latihan soal hingga mengatur strategi untuk memilih formasi yang memberi peluang lebih besar.

Mendengar kabar dilaksanakannya tes tahap 2 beberapa yayasan tidak tinggal diam. Bermacam aturan dibuat guna memproteksi guru supaya tidak mengikuti tes PPPK Guru. Ada yang secara terang-terangan melarang guru untuk mengikuti tes. Ada yang membolehkan, namun mempersilahkan guru bersangkutan mengundurkan diri dan menutup pintu kembali bila gagal. Yang lebih lunak, yayasan memperbolehkan guru mengikuti tes, tetapi bila tidak lulus dan tetap ingin mengabdi di yayasan tersebut masa kerja kembali dari nol tahun.

Walaupun aturan-aturan tersebut dibuat tetap saja tidak menyurutkan guru swasta untuk mengikuti tes PPPK guru. Terutama bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Bila tidak ada pesaing yang sepadan (Sama-sama memiliki sertifikat pendidik), mereka dijamin langsung lulus dengan afirmasi 100 persen pada kompetensi teknis.

Selepas pengumuman tes tahap 2 kemarin ada rekan yang berkeluh kesah. Ia berasal dari lembaga swasta. Pengurus yayasan tempat ia bernaung membuat kebijakan baru. Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan ia dan teman guru lainnya.

Yayasan membuat aturan secara sepihak. Mereka mengontrak guru dalam jangka waktu tertentu, bila dikemudian hari guru tersebut mengundurkan diri, guru diminta membayar uang kepada yayasan senilai waktu kontrak yang tersisa. Aturan tersebut tertulis dan ditandatangani di atas materai.

Tidak terima dengan aturan baru itu, rekan saya bersama lima guru lainnya memilih mengundurkan diri dan tidak menandatangani kontrak baru tersebut. Sebuah pilihan sulit yang harus dilakukan. Bertahan takut tidak bisa menambah penghasilan, keluar tentu harus segera mencari lembaga baru.

Saya pribadi menilai apa yang dilakukan yayasan tersebut adalah langkah untuk mengikat guru. Wajar saja mereka melakukannya. Kalau kita lihat, guru swasta bersertifikat pendidik berjaya pada tes PPPK Guru tahap 2. Kalau yang keluar satu atau dua guru mungkin tidak menjadi masalah. Namun, bila yang keluar lebih dari lima tentu menjadi masalah serius. Seperti yang terjadi di Jember, ada salah satu SMK swasta m yang kehilangan 19 guru karena lulus PPPK. Akibatnya yayasan harus pontang-panting mencari penggantinya.

Di lain sisi tentu saja kebijakan yang dilakukan yayasan merugikan guru. Karena sudah menjadi kodrat manusia ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Guru yang ikut tes PPPK ingin memperbaiki nasib/status dan mendapat gaji yang lebih tinggi.

Dari sini kita dapat menarik kesimpulan. Penyebab utama guru swasta yang ikut tes PPPK adalah adanya kesenjangan penghasilan mereka dengan guru ASN. Bila kesenjangan ini bisa dihilangkan bukan tidak mungkin guru swasta tetap mengabdi di lembaga hingga waktu purna tiba. Semoga saja.

Ngampelrejo, 16 Januari 2022